Waspada
Waspada » Waketum APPSI : RUU Cipta Kerja Modal Besar Pasca Covid-19
Nusantara

Waketum APPSI : RUU Cipta Kerja Modal Besar Pasca Covid-19

Wakil Ketua Umum DPP APPSI Sarman Simanjorang (Waspada/Ist)

JAKARTA ( Waspada) Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia ( APPSI) yang juga Ketua Umum DPD HIPPI ( Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan dampak wabah covid 19 telah memporak porandakan perekonomian nasional dan global. Pelaku usaha dari skala besar,menengah sampai kecil dan mikro tumbang dan menyebabkan terjadinya Pemutusab Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkannya pekerja dalam jumlah yang besar .Angka PHK dan kemiskinan akan semakin bertambah jika covid 19 ini berkepanjangan dan tidak ada kepastian.

Namun demikian, sekalipun kita tidak tau kapan badai ini berlalu, perlu dipikirkan sejak sekarang apa modal kita pasca Covid 19 untuk mempercepat pemulihan dan menggairahkan kembali perekonomian nasional.Tentu salah satu modal besar kita adalah Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja, kata Sarman Simanjorang dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Rabu (22/4) di Jakarta.

Menurut Sarman Simanjorang pelaku usaha tidak setuju kalau ada yang menyatakan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja ini di stop sampai covid ini selesai. Dasarnya apa dan apa urgensinya. Kalau memang dari unsur buruh meminta di stop, sangat tidak adil, seolah olah bahwa RUU Cipta Kerja ini indentik hannya kepentingan buruh semata, ujarnya.

Sarman Siamanjorang memaparkan RUU Cipta Kerja ini terdiri dari 11 kluster, masalah ketenagakerjaan hanya 1 diantara 11 kluster . Masa mengalahkan yang 10 dan mengesampingkan kepentingan yang jauh lebih besar dan strategis, tukasnya

Jika memang masalah ketenagakerjaan dianggap pembahasan tidak tepat mengingat Covid 19, tambah Sarman, bisa di bahas belakangan.Kluster yang lain tidak begitu berhubungan dengan ketenagakerjaan, itu bisa dibahas duluan. Misalnya seperti UKM ini salah satu yang sangat strategis untuk dibahas duluan karena menyangkut nasib 60 juta pelaku usaha Usaha Micro Kecil Menengah ( UMKM) yang saat ini pada kondisi hidup segan,mati tak mau akibat covid 19.

Kita ingin paska Covid 19, nasib UMKM ini dapat semakin jelas dan pasti sehingga aktivitas usahanya dapat berlari kencang untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian kita, tukasnya.

Setelah kluster UMKM, lanjut Sarman, ada kluster; penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, dukungan riset dan invoasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dia berharap pasca Covid 19 diharapkan berbagai kendala investasi sudah terjawab sehingga arus investasi yang masuk ke tanah air semakin deras dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Kita sangat menaruh harapan besar terhadap RUU Cipta Kerja ini untuk dapat menjawab tantangan perekonomian global yang diperkirakan tumbuh minus di tahun 2020 ini dan perekonomian nasional yang diperkirakan turun derastis diangka pertumbuhan 2.3%.

Menyangkut issu Ketenagakerjaan yang menjadi salah satu kluster dalam RUU Cipta Kerja dapat dibahas paling belakangan, sambil Serikat Buruh/Pekerja diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai masukan,saran dan pandangan untuk menjadi bahan pertimbangan DPR RI. Yang jelas pelaku usaha mendukung penuh Badang Legislasi ( Baleg) DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja.Jangan RUU ini dipolitisasi seolah olah hannya kepentingan nasib tenaga kerja, padahal masih ada kepentingan yang lebih besar menyangkut nasib perekonomian bangsa ke depan, pungkas Sarman Siamanjorang (aya)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2