Wacana Penyatuan UU Pilkada Dengan UU Pemilu Akan Pertanyakan - Waspada

Wacana Penyatuan UU Pilkada Dengan UU Pemilu Akan Pertanyakan

  • Bagikan
Ketua Komite I DPD RI A Teras Narang ( Waspada/Ist)

JAKARTA ( Waspada) Komite I DPD RI akan mempertanyakan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang adanya wacana penyatuan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah ( UU Pilkada) dengan UU Pemilu ( Pemilihan Umum ) menghadapi dampak Covid 19 bagi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini.

Hal ini akan dilakukan Komite I DPD setelah menggelar rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah pakar, Kamis (23./4) diantaranya Profesor Dr. Djohermansyah Djohan yang merupakan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Profesor Riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Siti Zuhro.

Demikian relis yang diterima wartawan dari Ketua DPD I Dr. Agustin Teras Narang , di Jakarta.

Rapat dengar pendapat umum yang dipimpin Wakil Ketua Komite I DPD RI asal daerah pemilihan Aceh, fachrul Razi dihadir sejumlah anggota Komite I DPD RI, termasuk Ketua Dr. Agustin Teras Narang dan Wakil Ketua Dr. Abdul Kholik mengagendakan pembahasan tentang dampak pandemi Covid–19 terhadap Pemerintahan Daerah, Pilkada Serentak dan Pemerintahan Desa.

Kedua narasumber dan Komite I DPD RI juga menyoroti hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam memberikan pertimbangan terhadap penundaan pelaksanaan pilkada serentak.

Sorotan tajam diarahkan pada soal payung hukum apa yang perlu disiapkan; keselamatan petugas penyelenggara di lapangan; partisipasi masyarakat dalam pilkada mengingat fokus masyarakat adalah pada Pandemi Covid 19 bukan isu-isu politik; tahapan teknis pilkada seperti pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, kampanye, dan pemungutan suara, akan bertabrakan dengan protokol pencegahan Covid 19 atau yang dikenal dengan sebutan physical distancing; perubahan Daftar Pemilih khususnya bagi pemiliih pemula; masa jabatan Kepala Daerah, dan tentu saja soal anggaran.

Profesor DJohermansyah maupun Profesor Siti Zuhro keduanya sepakat bahwa DPD RI dalam kondisi pandemi Covid 19 ini harus lebih strong dari DPR RI dalam merespon dampak pandemi Covid 19 di daerah.

Keduanya meminta DPD RI harus hadir saat daerah terlihat kewalahan menghadapi pandemi ini.

“Stop birokrasi yang bertele–tele dimasa pandemi Covid 19 ini, terutama di Pemerintah Daerah. DPD RI ingatkan Pemda soal ini”, tegas Profesor Djohermansyah yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri ini.

Dari pandangan kedua narasumber tersebut, Komite I DPD RI memandang ada beberapa permasalahan yang menjadi catatan terkait dampak Pandemi Covid–19 terhadap Pemerintahan Daerah yang perlu mendapat perhatian, antara lain pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sebagaimana disampaikan Fachrul Razi diakhir rapat, Komite I DPD RI melihat Gubernur, Bupati dan Walikota sejatinya memegang kendali penanganan Covid 19 dengan merangkap sebagai Ketua Satgas di daerah dan Presiden menjadi Ketua Satgas ditingkat pusat.

“Presiden memegang kewenangan pemerintahan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 23/2014. Maka seperti masukan dari Profesor Jo, Presiden sesungguhnya menjadi panglima perang melawan wabah Covid 19 dengan memegang Jabatan Ketua Satgas”, tegasnya.

Terkait keuangan daerah, permasalahan lainnya yang disorot oleh Komite I DPD RI berdasarkan masukan dari kedua narasumber adalah kapasitas fiskal daerah yang beragam dan tingkat ketergantungan terhadap Pusat menyebabkan tersedotnya anggaran daerah untuk alokasi penanggulangan Covid 19 termasuk alokasi dana untuk pelayanan publik dan pembangunan. Termasuk, adanya ancaman stabilitas daerah karena bertambahnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran akibat dari merosotnya ekonomi.

Berkaitan dengan pandemi Covid 19 terhadap Desa, Komite I DPD RI perlu memperhatikan dampak Pandemi Covid 19 bagi desa, antara lain mencakup Dana Desa yang tersedot untuk penanggulangan Covid 19; refocussing APBDesa ke program kesehatan; permasalahan mudiknya penduduk karena Pemutusan Hubungan Kerjha (PHK) dan alasan lainnya; dan percepatan pembangunan desa yang menjadi tidak maksimal.

“Kini DPR senyap sekali terhadap kebijakan pemerintah. Responnya kecil. Maka DPD RI harus ambil peran maksimal dengan berfokus pada kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan kepentingan pemerintahan daerah dan desa”, tutup Profesor Siti Zuhro yang akrab disapa Wiwik ini. (aya)

  • Bagikan