Waspada
Waspada » Tim Advokasi Eks Warga Sosor Pasir Parapat Siap Lakukan Langkah Hukum
Nusantara

Tim Advokasi Eks Warga Sosor Pasir Parapat Siap Lakukan Langkah Hukum

Mangapul silalahi (kiri) salah seorang tim advokasi (Waspada/Ist)

JAKARTA (Waspada) :
Tim Advokasi Eks Warga Sosor Pasir Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Parapat, Kabupaten Simalungun siap melakukan langkah hukum mendampingi warga eks Sosor Pasir.

Tim Advokasi akan melakukan sejumlah langkah-langkah hukum sebagai manifestasi bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan nengara kekuasaan.

Demikian disampaikan
Tim Advokasi Eks Warga Sosor Pasir Parapat dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Jumat (15/1), di Jakarta.

Adapun Tim Advokasi Eks Warga Sosor Pasir Parapat tersebut terdiri dari Mangapul Silalahi, SH. Edward Sinambela, SH. Mangasitua Purba, SH, Maruli Purba, SH,
Leonard BM Sitompul, SH, Maringan Silaban, SH, Gabe Maruli Tua Sinaga, SH.

Menyikapi undangan Camat Girsang Sipangan Bolon Nomor 005/011/36.16.2/2021, Tertanggal 11 Januari 2021. Perihal : Undangan pertemuan guna membahas persoalan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja atau lebih dikenal eks Sosor Pasir dan sekarang di sebut Pantai Bebas, Tim Advokasi dan warga eks pemilik tanah Sosor Pasir kecewa sebab beberapa pihak terkait yang diundang tidak menghadiri pertemuan yang digelar Jumat (15/1).

Menurut Mangapul Silalahi pihaknya dan warga eks Sosor Pasir
mengapresiasi sekaligus menaroh hormat atas inisiatif Camat Girsang Sipangan Bolon dan jajarannya yang memfasilitasi pertemuan antara eks warga Sosor Pasir dengan pihak pihak terkait, sehubungan protes eks warga Sosor Pasir atas berdirinya bangunan di Pantai Bebas yang notabenenya dulunya sebagai tempat tinggal puluhan warga Sosor Pasir. Namun oleh Pemda Simalungun warga yang bermukim di areal Patai Bebas (Sosor Pasir ) direlokasi ke Sosor Saba atau terminal Parapat, lewat Perda Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat KDH Tingkat II Simalungun tertanggal 18 Nopember 1989,

Tetapi, semangat clean government dan akuntabilitas publik di perlihatkan para pimpinan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dengan mengundang warga eks Sosor Pasir yang pada tahun 1989 di relokasi lewat Perda Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat KDH Tingkat II Simalungun tertanggal 18 Nopember 1989, ternyata beberapa undangan yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan mengapa bisa berdiri bangunan di atas tanah yang telah di bebaskan negara itu tidak hadir dalam pertemuan tadi.

Menurut Mangapul Silalahi, ketidakhadiran ini menimbulkan sejumlah pertanyaan .

Pada hal tambah Mangapul, masalah yang sederhana ini dapat terungkap jika semangat membenahi kesalahan-kesalahan di masa lalu dapat di lakukan dengan cara yang baik dan terbuka.(J05)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2