Waspada
Waspada » Terkait Temuan Jelang Pilkada , Ketua DPD -DKPP Gelar Pertemuan
Nusantara

Terkait Temuan Jelang Pilkada , Ketua DPD -DKPP Gelar Pertemuan

JAKARTA (Waspada) Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menemukan beberapa hal yang penting untuk diketahui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Untuk itu hasil lawatannya ke sejumlah provinsi di Sulawesi,LaNyalla menggelar rapat koordinasi dengan DPKK di Jakarta, Sabtu (21/11/2020)

“ Penting bagi saya untuk menyampaikan beberapa temuan di daerah, demi menjamin kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020 agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” tandasnya.

Pertemuan yang digelar di rumah jabatan itu dihadiri langsung Ketua DKPP Prof. Muhammad dan Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno dan sejumlah senator, di antaranya Fahrul Razi, Jialyka Maharani, Ahmad Bastian serta Bustami Zainuddin.

Sejumlah temuan hasil kunker ke sejumlah provinsi di Sulawesi yang disampaikan langsung kepada Ketua DKPP diantaranya, banyaknya warga yang belum memiliki KTP-elektronik dan pelanggaran dalam proses Pilkada di Gorontalo.

Di Sulawesi Tenggara, DPD menemukan fakta ada sekitar 10 ribu warga Sultra yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terancam kehilangan hak suara karena belum memiliki e-KTP atau surat keterangan (Suket).

Sementara di Gorontalo, tercatat 1.874 dugaan pelanggaran ditemukan Bawaslu. Dugaan pelanggaran Pilkada 2020 tersebut, mulai dari dugaan pelanggaran administrasi, etik, pidana, hingga hukum lainnya.

Hal-hal semacam ini, imbuhnya, harus menjadi concern kita bersama, jika ingin Indonesia lebih baik ke depan. DKPP harus pro aktif menjaga marwah proses demokrasi ini. “Jangan karena adanya Pandemi Covid, lantas hal-hal ini dimaklumi. Karena kualitas demokrasi dan protokol kesehatan harus berjalan seiring,” tukasnya.

Ketua DKPP menyampaikan beberapa laporan kinerja mereka kepada DPD RI. Mulai dari roadmap Pilkada di tengah Pandemi, hingga Indeks Kepatuhan Etik yang menjadi tolok ukur menilai kinerja penyelenggara Pilkada 2020.

“Kami memantau semua aktivitas penyelenggara. Termasuk penyelenggara di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga TPS, bahkan penyelenggara ad-hoc. Karena semua punya potensi dijadikan bagian dari mesin politik,” ungkap Ketua DKPP Prof. Muhammad. (rel/JO5)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2