Waspada
Waspada » Terkait Masalah Tanah Sosor Pasir, TAMPAR Laporan Kepada Kepala Staf Kepresidenan
Nusantara Sumut

Terkait Masalah Tanah Sosor Pasir, TAMPAR Laporan Kepada Kepala Staf Kepresidenan

Koordinator TAMPAR Mangapul Silalahi, S.H, (Ist)

JAKARTA ( Waspada) : Tim Advokasi Eks Warga Sosor Pasir (TAMPAR), membuat laporan pengaduan dam permohon kepadaK Kepala Staf Kepresidenan untuk dilakukan pemeriksaan, sehubungan protes eks warga Sosor Pasir, Parapat atas berdirinya bangunan di Pantai Bebas, yang notabenenya dulunya sebagai tempat tinggal puluhan warga Sosor Pasir. Namun oleh Pemda Simalungun warga yang bermukim di areal Patai Bebas (Sosor Pasir ) direlokasi ke Sosor Saba atau terminal Parapat, lewat Perda Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat KDH Tingkat II Simalungun tertanggal 18 Nopember 1989,

” Kami sudah membuat laporan pengaduan agar dilakukan pemeriksaan, yang kami tujukan kepada Kepala Staf Kepresidenan. Di jadwalkan surat laporan pengaduan kami ini diterima Hari ini, Senin, 19 April 2021,” kata Koordinator TAMPAR Mangapul Silalahi, S.H, Senin (19/4), di Jakarta.

Mangapul Silalahi juga menegaskan pihaknya siap menghadiri sidang lanjutan gugatan Eks Warga Sosor Pasir, Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang dijadwalkan kembali digelar pada tanggal 21 April 2021, di PN Simalungun .

” Kami siap untuk menghadiri sidang lanjutan gugatan Eks Warga Sosor Pasir, dan ini merupakan sidang ke 3 sejak Tampar mendaftarkan gugatan dengan nomor register perkara : 35/Pdt.G/2021/PN. SIM tertanggal 17 Februari 2021,” ujar Mangapul Silalahi.

Menurut Mangapul Silalahi, pada sidang pertama yang di gelar PN Simalungun, dari 10 pihak yang di gugat, hanya di hadiri oleh kuasa BPN Simalungun dan Kuasa Kementerian PUPR RI dari Jakarta. Demikian juga sidang ketiga hanya di hadiri 3 Tergugat, yakni kuasa BPN Simalungun, Kuasa Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR RI dari Jakarta dan kuasa pemilik bangunan saat ini.

Karena itu, lanjut Mangapul, pihaknya telah meminta Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk menyatakan bahwa panggilan sidang ke-3 ini adalah yang terakhir, dan apabila pihak-pihak lainnya tidak hadir maka sidang dilanjutkan, sebab pihak pihak terkait telah dipanggil secara patut namun tidak menggunakan haknya.

Mangapul Silalahi menambahkan, terkait kasus ini TAMPAR juga mengajukan permohonan audensi kepada Satuan Tugas Mafia Tanah Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan saat ini menunggu jadwal pertemuan.
serta ke Komisi Yudisial Republik Indonesia guna mengajukan permohonan Monitoring Persidangan guna menghindari praktek-praktek persidangan yang melanggar Kode Etik Hakim Indonesia. (j05)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2