JAKARTA (Waspada): Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan terus bergulir. Pemerintah bersama DPR RI dan DPD RI tengah melakukan pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ini.
Dalam pembahasan RUU IKN, pemerintah telah menyampaikan usulan nama untuk wilayah tersebut yang diberi nama Nusantara.
Teras Narang, Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah meminta pemerintah agar dapat menjelaskan alasan dibalik pemilihan nama tersebut secara komprehensif. Sebab pemilihan nama IKN perlu merepresentasikan aspirasi masyarakat daerah Indonesia yang multikultur.
“Pemerintah perlu memberikan ruang pada masyarakat untuk memahami latar belakang usulan nama dari pemerintah, maka perlu landasan filosofis, historis, sosiologis, dan visi soal Indonesia di masa depan, hendaknya dapat dijelaskan dari penamaan ini,” kata Teras Narang, dalam relis DPD RI yang diterima, Senin (17/1/2022), di Jakarta.
Gubernur Kalteng periode 2005-2015 ini menyebutkan bahwa setiap dinamika pembahasan RUU IKN perlu menjadi edukasi politik bagi publik. Sehingga pemberian nama yang sangat penting dan berdampak luas perlu disampaikan dalam perspektif Indonesia kekinian dan yang akan datang.
Sebagai perwakilan dari DPD RI, pihaknya juga perlu menyampaikan perkembangan pembahasan kepada seluruh wakil daerah yang ada, sehingga seluruh anggota DPD RI dapat memahami usulan pemerintah ini.
“Dalam dinamika ini, hemat kami pemerintah perlu segera menyiapkan penjelasan tertulis terkait pemilihan nama
IKN ini , terlebih pemilihan nama ini sebelumnya tidak muncul di draf RUU maupun naskah akademik,” tandas mantan Ketua Komisi II dan Komisi III DPR RI itu. (J05)