Waspada
Waspada » Terapkan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Penanganan Covid-19.
Nusantara

Terapkan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Penanganan Covid-19.

Ketua MPR R I Bambang Soesatyo( Waspada/dok)

JAKARTA ( Waspada) Ketua MPRI RI Bambang Soesatyo mendorong Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam pengelolaan dana penanganan Covid-19, sehingga dapat meminimalisir kebocoran anggaran dan pengelolaanya dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua MPR RI menambahkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) perlu mengawasi kinerja kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan institusi lainnya untuk transparan dalam mengelola bantuan, yang diwujudkan dengan mengadministrasikan dan memublikasikan segala bentuk sumbangan serta bantuan yang diterima terkait penanggulangan Covid-19, guna meminimalisir potensi gratifikasi atas penerimaan sumbangan dari masyarakat.

Hal ini disampaikan Ketua MPR RI dalam relisnya yang diterima wartawan, Jumat (17/4) di Jakarta sebagai responnya terkait dana bencana penanganan wabah Covid-19 senilai Rp 405 triliun yang dianggarkan pemerintah rawan untuk disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab jika tidak diawasi. Sehingga perlunya langkah pencegahan terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana bencana tersebut.

Disamping itu, Bambang Soesatyo mendorong Pemerintah memanfaatkan situs resmi untuk mempublikasikan penerimaan dan penggunaan bantuan yang diterima, serta melalui situs tersebut, pemerintah juga disarankan melakukan pemutakhiran data setiap hari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Secara khusus, Ketua MPR mengajak masyarakat dan media massa untuk ikut mengawasi berbagai bantuan, baik dana dari pemerintah maupun dana yang telah diberikan banyak negara dan kelompok masyarakat dalam menanggulangi virus Covid-19 di tanah air.

Terkait program bantuan khusus sembako bagi penyandang disabilitas yang terdampak Covid-19, Ketua MPR mendorong Pemerintah memprioritaskan program bantuan sembako bagi kelompok rentan risiko (penyandang disabilitas) selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Disabilitas.

Pemerintah berkoordinasi dengan organisasi-organisasi resmi para penyandang disabilitas, baik yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) maupun yang dikelola swasta untuk mendata setiap anggotanya yang terdampak dalam wabah Covid-19, sehingga program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara merata dan sesuai target, imbaunya.

Pemerintah (Kementerian Sosial), lanjutnya dapat bekerjasama dengan pihak swasta untuk turut berkontribusi membantu kelompok penyandang disabilitas, sehingga bantuan-bantuan dapat dilakukan secara menyeluruh, mengingat Kemensos memiliki keterbatasan dalam memberikan bantuan.

Pemerintah, tambahnya, dapat memaksimalkan tambahan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang besaran manfaatnya mencapai Rp 2,4 juta per tahun. (aya)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2