Tanggulangi Dampak Covid-19, Pemerintah Siapkan Rp405,1 Triliun, Untuk Apa Saja?

  • Bagikan

JAKARTA (Waspada): Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penyebaran pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan tetapi juga masalah kemanusiaan yg berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan perekonomian negara kita.

Untuk itu, telah disiapkan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extra ordinary) dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan
melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020 serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

“Terkait penangan Covid-19 dan dampak ekonomi keuangan – saya menginstruksikan beberapa hal,” lanjut Jokowi.

Ada penambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Cofid-19 senilai total Rp405,1 triliun.

Dari angka itu Rp75 triliun untuk bidang kesehatan; Rp110 Triliun untuk Social Safety Net;Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR serta Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Anggaran prioritas utama bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun digunakan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian Alat Pelindung Diri (APD); pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan; upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet; Insentif dokter (spesialis Rp15 juta/bulan), dokter umum (Rp10 juta), perawat Rp7,5 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta serta santunan kematian tenaga medis Rp300 juta/orang.

Prioritas kedua adalah penyiapan anggaran untuk perlindungan sosial yang diberikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dibayarkan bulanan mulai April (sehingga bantuan setahun naik 25 persen).

Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat naik dari Rp150.000 menjadi Rp 200.000 selama 9 bulan (naik 33 persen).

Selain itu Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk bisa mengkaver sekitar 5,6 juta pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil.

“Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan 1 juta,” kata Jokowi.

Selain itu, pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.

Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu. Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp25 Triliun.

“Prioritas ketiga adalah penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi,”imbuhnya.

PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100 persen.

Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah

Pengurangan PPH 25 sebesar 30 persen untuk sektor tertentu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah

Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. Bantuan juga diperuntukkan bagi penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.(dianw)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.