Waspada
Waspada » Sudah 134 Orang Positif, Pemerintah Diminta Buat Peta Sebaran Covid-19
Nusantara

Sudah 134 Orang Positif, Pemerintah Diminta Buat Peta Sebaran Covid-19

JAKARTA(Waspada): Juru bicara pemerintah untuk Kasus Corona, Achmad Yurianto menyebutkan sudah ada 134 kasus positif Corona di Indonesia sampai Senin (16/3). Jumlah itu bertambah 17 orang dibanding Minggu (15/3).

“Total menjadi 134 kasus. Penambahan 17 kasus berasal dari Jawa Barat 1 orang, Banten 1 orang dan Jawa Tengah 1 serta Jakarta 14 kasus,” kata Yurianto.

Menanggapi hal itu, Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI) dan Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) mendesak pemerintah untuk segera melakukan surveillance epidemiologi berbasis data persebaran untuk meng-‘clustering’ persebaran virus termasuk juga pelacakan dan deteksi dini.

“Kemenkes sebaiknya mewajibkan semua petugas surveilans epidemi di semua strata dinas kesehatan sampai puskesmas harus terlatih dan mampu membuat pemetaan sesuai prioritas dan tingkat potensi resiko sesuai kewilayahannya,” kata Ketua Pengurus Pusat PDEI, dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT dalam simposium ilmiah PDEI di Jakarta, Senin (16/3).

Selain itu, peran akademisi di berbagai fakultas kedokteran dan kesehatan masyatakat juga dapat dilirik.

Fakultas Kedokteran (FK) atau Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) bisa diajak membentuk tim surveilans epidemologi dan membuat modul-modul aplikatif yang kemudian dilatihkan bagi petugas dinas kesehatan daerah dan puskesmas.

“Pemerintah juga perlu membuka pemeriksaan di beberapa pusat penelitian di kampus- kampus yang punya kemampuan pemeriksaan PCR, terutama di FK negeri yang sudah ada sehingga data yang diinput tetap tersentral ke pusat supaya dapat cepat mendeteksi analisa sebarannya,” ujar Adib yang juga Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia periode 2018-2021 dan Ketua Umum PB IDI 2021-2024.

“Dan apabila kondisi yang ada saat ini masih tidak bisa tertangani, maka PDEI merekomendasikan pemerintah untuk menyiapkan kemungkinan terburuk yakni lockdown negara sebagaimana yang sudah dilakukan oleh banyak negara lainnya yang juga terinfeksi oleh Covid-19,” imbuhnya.

Selain itu, PDEI juga menguatirkan keselamatan para tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan CoVid-19 ini.

Menumpuknya pasien CoVid-19 di beberapa rumah sakit rujukan dan meningkatnya jumlah kasus CoVid-19 di berbagai daerah di Indonesia membuat tenaga medis kewalahan.

“Pemerintah harus sesegera mungkin menyiapkan perlengkapan pemeriksaan deteksi CoVid-19 ini dalam jumlah yang lebih besar agar bisa memastikan dan menjangkau wilayah Indonesia pada aspek pemeriksaan dan case finding,” kata Adib.

Senada dengan PDEI, dr Mahesa Paranadipa, MH – Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) menegaskan bahwa atas dasar UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, pemerintah harus mengumumkan secara berkala daerah-daerah yang menjadi sumber penularan. Bahkan pemerintah dapat menutup sementara daerah yang dipastikan terdapat pasien suspek atau positif COVID-19, selanjutnya lakukan disinfeksi daerah tersebut.

Terkait tenaga medis, Mahesa mengatakan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bertugas dalam penanggulangan dan penanganan pasien suspek maupun positif COVID-19 wajib dilindungi berdasarkan UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, UU No.4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Pastikan juga kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD), waktu istirahat, nutrisi bagi seluruh petugas kesehatan terpenuhi dengan baik,” tegas Mahesa.

PDEI dan MHKI juga mendorong masyarakat agar jangan takut dan malu untuk memeriksakan diri jika memiliki gejala dan pernah kontak dengan orang lain atau baru saja dari negara yang juga terinfeksi CoVid-19. Semakin cepat terdeteksi, semakin cepat pengobatan, maka semakin besar peluang untuk kesembuhan.

“Cegah bukan malah mengalah. Obati bukan malah rendah diri, kooperatif bukan malah destruktif. Sementaara bagi masyarakat lain diharapkan untuk membantu mendoakan kesembuhan bagi mereka yang terjangkit dan bukannya malah mengungkit-ungkit,”pungkas Mahesa.(dianw/)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2