JAKARTA (Waspada): Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menjalankan perintah konstitusi tetap kokoh dan tidak dipengaruhi survei. Selain itu, melihat konstitusi tidak hanya teksnya, namun konteks dan suasana kebatinannya.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) secara daring di Jakarta, Kamis (3/3/2022).
Hasto mengatakan hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia semakin memperkuat sikap politik PDIP. Meskipun ada atau tidak ada survei, sikap PDIP sama, setia dan taat pada jalan konstitusi. Karena hal itu fundamen penting dalam menjalankan demokrasi dan tata pemerintahan negara.
“Ada atau tidak survei sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan PDIP tetap sama berkaitan dengan penyelenggaraan negara. PDIP kokoh dalam jalan konstitusi karena ketaatan pada konstitusi sangat penting,” kata Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini pun menyoroti aspek legalitas kekuasaan melalui Pemilu dimana rakyat berdaulat. Sehingga periodisasi lima tahunan jadi kultur demokrasi. Hasti menilai, dalam praktek penyelenggaraan negara maka seluruh pimpinan negara pada hakikatnya dalam menyelenggarakan kekuasaannya harus memperhatikan kehendak rakyat.
Hasto pun mengingatkan keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan orang per orang tapi ditentukan dari aspek continuity dan sustainability yang diangkat dari aspek policy. Dalam melihat pentingnya keberlangsungan pemerintahan guna mewujudkan harapan rakyat bisa ditinjau dari garis besar haluan negara (GBHN), misalnya bagaimana proyeksi menuju Indonesia 2045.
“Sehingga negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang tapi oleh suatu haluan yang menyerap apa kehendak rakyat,” ucap Hasto.
“Dari survei LSI tadi sangat jelas dan tidak perlu diragukan. PDIP kokoh dan tidak ada ruang untuk penundaan pemilu dengan alasan ekonomi, pandemi atau pembangunan IKN,” imbuh Hasto.
Jadi dari temuan LSI, Hasto menyarankan polemik ini tidak perlu diperpanjang.
“Ada orang di sekitar presiden tidak memahami kehendak presiden. Ketika kami menyampaikan sikap, kami tegaskan apa yang disampaikan PDIP senapas dengan yang disampaikan Presiden. Karena Presiden Joko Widodo sendiri sudah menyampaikan wacana itu dengan sikap sangat tegas. Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa usulan itu menampar muka saya, menjerumuskan saya, dan mungkin cari muka. Karena itulah sejak awal sikap PDI Perjuangan senafas dengan sikap Presiden Jokowi. Dalam kultur kepimimpinan diukur dalam konsistensi sikap. Dan ini ditunjukkan PDI Perjuangan,” urai Hasto.
Hasto menegaskan PDIP lebih mengedepankan agenda kerakyatan dan kebangsaan dan menjadi skala prioritas. Meskipun dia memahami munculnya wacana ini merupakan dinamika politik.
Dalam rilis hasil survei yang disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan disebutkan bahwa isu perpanjangan ditolak mayoritas masyarakat Indonesia. Kalau makin disebarkan dan diketahui masyarakat maka tingkat penolakannya cenderung makin tinggi.
“Wacana ini sebaiknya diakhiri dan kembali ke jadwal pemilu yang sudah ditetapkan,” ujar Jayadi. (irw)
