JAKARTA (Waspada): Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menerima audiensi DPP Kesthuri (Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia)
Dalam pertemuan di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Minggu (1/5/2022). Ketua Umum Kesthuri, Asrul Azis Taba, mengadukan masalah penetapan kuota haji khusus.
Menurutnya, Menteri Agama telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
“Dalam UU Nomor 8 itu, Pasal 64 ditegaskan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar delapan persen dari kuota haji Indonesia,” kata Asrul Azis Taba.
Faktanya, kata Asrul, dalam KMA Nomor 405 Tahun 2022, dimana dari kuota haji Indonesia sebesar 100.051, dialokasikan untuk haji reguler sebesar 92.725 (92,67 persen) dan haji khusus sebesar 7.226 (7,33 persen).
“Artinya haji khusus yang dikelola oleh swasta tidak penuh. Kalau delapan persen, harusnya kuota haji khusus yang diberikan kepada swasta sebesar 8.004 kuota. Masalahnya angka tersebut sudah terdiri dari 6664 asli jamaah dan sisanya petugas haji khusus,” jelasnya.
Kesthuri dan asosiasi lainnya ingin agar Menteri Agama merevisi keputusan tersebut.
Ditambahkan Asrul, keputusan Menteri Agama itu merugikan masyarakat yang telah mendaftar haji khusus. Padahal mereka sudah menunggu selama dua tahun.
“Makanya kita minta KMA Nomor 405 direvisi. Dengan melapor ke Pak Ketua DPD RI dan disuarakan, mungkin hal ini akan lebih didengar,” ujarnya.
Dijelaskan Asrul, Kesthuri dan asosiasi lainnya yang tergabung dalam Forum Sathu (Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh) telah mengirimkan surat ke berbagai pihak agar hal itu diperhatikan.
“Kami di Forum Sathu yang terdiri dari enam asosiasi travel haji dan umroh, yaitu Amphuri, Asphurindo, Kesthuri, Gaphura, Mutiara, dan Ampuh sudah menyampaikan permohonan revisi KMA ke berbagai pihak antara lain Mensesneg, Menkumham, DPR RI dan sekarang ini ke DPD RI,” ujarnya.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Menteri Agama mematuhi Undang-undang yang telah tegas mengatur penetapan kuota haji khusus itu.
“Harusnya Menag patuh Undang-Undang. Saya harap dia mengambil kebijakan yang selaras Undang-undang,” kata dia.
Ditambahkan LaNyalla, Menag juga perlu menunjukkan sikap dan memberi teladan dengan mematuhi hukum negara dan hukum syariat Islam.
“Pesan saya, jangan mengambil hak orang lain. Maka sudah seharusnya kembalikan hak sebenar-benarnya, karena ini kepentingan jamaah, kepentingan rakyat,” kata Senator asal Jawa Timur itu.(rel/J05)