Soal Capres Jalur Non Partai, Senator Dukung LaNyalla

  • Bagikan
Dari kiri ke kanan Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin di acara Press Gathering DPD RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung, Jumat (3/12/2021) (Ist)

BANDUNG (Waspada): Upaya Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memperjuangkan calon presiden dari jalur perseorangan melalui amandemen konstitusi ke-5, mendapat dukungan dari para senator.

Tiga Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Baktiar Najamudin, mengakui ‘perlawanan’ Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sangat komprehensif.

“Langkah Ketua DPD RI sangat berani dan semua senator mendukung upaya tersebut demi perbaikan sistem demokrasi di Indonesia,” kata Nono Sampono dalam Press Gathering DPD RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung, Jumat (3/12/2021).

Ditegaskan Nono, DPD RI yang berada di luar partai sudah seharusnya berjuang untuk mewujudkan keinginan rakyat.

“Adalah benar hasil survei yang disebutkan oleh Pak Ketua DPD RI bahwa hampir 70 persen rakyat ingin calon presiden yang bukan kader partai,” ucap dia lagi.

Karena itulah DPD harus bisa menjadi saluran dan membuka saluran bagi lahirnya calon-calon pemimpin bangsa.

Mahyudin menambahkan bahwa sejarah mencatat demokratisasi lebih baik daripada otoriter. Menurutnya semakin banyak calon presiden, demokrasi semakin bagus.

“Faktanya saat ini banyak anak-anak bangsa yang bagus dan kredibel, namun tidak mempunyai saluran dan kesempatan Karena dikerdilkan oleh aturan dengan adanya Presidential Threshold 20 persen,” ucap Senator asal Kalimantan Timur itu.

Untuk mewujudkan kesempatan yang sama itu, Mahyudin menjelaskan bahwa DPD siap melakukan judicial review ke MK tentang calon Presiden dan Wapres Independen dan penghapusan Presidential Treshold 20 persen.

“Kita juga akan fokus untuk lobi-lobi politik ke MPR RI. Walaupun langkah ini berat namun kita harus optimis. Pers berperan penting juga untuk membantu hal ini, juga terkait penguatan peran dan fungsi DPD RI ke depan,” paparnya.

Senada dengan dua Wakil Ketua DPD RI lainnya, Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan perlunya meninjau ulang demokrasi atau meninjau ulang konstitusi.

Konstitusi, katanya, harus segera diidealkan. Dengan sistem pemilu one man one vote, tetapi elektoral tidak dihitung, hal itu tidak adil.

“Bahkan saya punya pemikiran ekstrim, harusnya kepemimpinan nasional seperti DPD. Ketuanya satu, wakilnya banyak. Wakilnya merupakan representasi Barat, Tengah dan Timur,” katanya.(rel)

,

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *