RANGKASBITUNG (Waspada): Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara soal peluang bertemunya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
Menurut Hasto, pihaknya terbuka berdialog dengan siapa saja, termasuk Surya Paloh.
Hal itu dilontarkannya menjawab pertanyaan awak media di sela perayaan HUT PDIP ke-50 di Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).
Dia mencontohkan beberapa waktu lalu di acara pernikahan anak dari Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar bertemu Yusril Izhza Mahendra yang notabenennya Ketua Umum PBB.
“ Bagi Ibu Megawati Soekarnoputri, bertemu dengan ketua umum partai politik itu merupakan bagian dari membangun dialog, terlebih Ibu Mega sebagai sosok ketua umum partai paling senior,” kata Hasto.
Dia mengungkapkan, terkait pertemuan dengan Surya Paloh, PDIP sebenarnya bersama jajarannya yang dipimpin Puan Maharani sudah melakukan komunikasi politik.
“Pertemuan antara jajaran DPP yang dipimpin oleh Mbak Puan Maharani, dengan bapak Surya Paloh, kebetulan saya juga mendampingi. Kita tahu dalam dinamika pemilihan presiden (Pilpres), Nasdem kan kemudian telah mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai capresnya. Kemudian Ibu Megawati Soekarnoputri dalam pidato ulang tahun partai menegaskan capres dari PDI Perjuangan berasal dari kader partai,” ungkap Hasto.
“Saya kira dalam konteks seperti itu calon yang diusung oleh Nasdem dan calon yang diusung PDI Perjuangan dari indikator-indikator dalam sambutan Ibu Ketua Umum kan sepertinya berbeda. Karena itu dialog dengan Pak Surya Paloh tentu saja kami akan menunggu kode-kode yang akan disampaikan bapak Surya Paloh tersebut dalam perspektif apa dialog itu dilakukan,” jelasnya.
Kalau dialog dalam rangka kepentingan bangsa dan negara, PDI Perjuangan selalu welcome. Kalau dialog dalam konteks capres-cawapres, sepertinya ada perbedaan.
Apalagi Pak Anies berulang kali disebut antitesa dari Pak Jokowi sehingga pasti berbeda.
Kalau di Banten Pak Jokowi ingin membangun tol sampai ujung Kulon, kalau dipimpin oleh Pak Anies berbeda,” tuturnya.
Hasto pun menegaskan, kebijakan soal kepastian kerja sama politik semuanya berada di tangan Megawati Soekarnoputri.
“Bukan di tangan orang perorangan, sehingga direction terkait kerja sama partai politik itu nanti dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” ungkapnya.
Dia menambahkan, kerja sama politik yang bisa dibangun sebenarnya sudah terjalin di dalam kerja sama Jokowi-Ma’ruf Amin ini.
“Ini kan tinggal dilanjutkan di dalam kerja sama, selama capres dan cawapres pada akhirnya bisa dikerucutkan.
Ketika di dalam kerja sama sudah ada yang mendahului menetapkan capres, itu kedaulatan dari partai tersebut, tapi partai yang belum menetapkan capres dialog akan terus dilakukan,” imbuh Hasto.
Hasto pun juga menegaskan, jika ada anggapan PDIP sebagai penentu kerja sama politik, hal tersebut tidak bisa dipungkiri.
“PDI Perjuangan kan memiliki rekam jejak perjuangan apa lagi dipimpin Ibu Megawati Soekarnoputri dengan pengalaman yang begitu luas, dan sangat memahami persoalan global dan dinamika politik nasional sehingga persepsi yang disampaikan bahwa PDI Perjuangan akan menentukan ke arah mana kerja sama itu dilakukan ya tidak bisa dipungkiri,” jelasnya.
Karena itulah, lanjut Hasto, pada waktunya akan terjadi pengerucutan, itu dilakukan pada saat capres ditetapkan terlebih dahulu dan setelah itu dengan caeapres bersama sama dengan yang mengusung kerja sama.
” Ini sudah ada dalam praktek, ketika Pak Jokowi periode pertama Pak JK ditetapkan melalui konsolidasi partai. Ketika pada periode kedua K.H Ma’ruf Amin ditetapkan melalui konsolidasi partai partai yang mengusung pasangan tersebut, jadi ini merupakan hal yang sudah establish di dalam praktek demokrasi,” pungkasnya. (J05)
