Waspada
Waspada » Skandal Jiwasraya Jangan Ada Yang Ditebang, Jangan Ada Yang Dipilih
Nusantara

Skandal Jiwasraya Jangan Ada Yang Ditebang, Jangan Ada Yang Dipilih

Diskusi Dialektika Demokrasi DPR di Media Center DPR RI Jakarta, Kamis (20/2) ( waspada/Ramadan Usman)

 JAKARTA (Waspada): Skandal besar Jiwasraya dapat ditelusuri kasus itu di era siapa pemerintahnya, berapa yang dimakan dan siapa yang mengemplang. Tersangka pelakunya sudah ditangkap. Kasus Jiwasraya yang merugikan negara belasan triliun Rupiah  itu tidak mungkin terjadi tanpa persetujuan dari diantaranya birokrasi, pengawas dan auditor.

“Kita mau buka kasus itu selebar lebarnya. Karena itu kita minta fraksi lain setuju dibentuknya Pansus Jiwasraya,”ungkap Anggota Komisi Hukum DPR RI Dimyati Natakusumah di Jakarta Kamis (20/2).

    Sekalipun demikian Dimyati menyatakan pihaknya  percaya pada penegak hukum tetapi harus tetap di monitor, supaya  jangan ada tebang pilih terhadap pelaku, sehingga terungkap semua.

Pansus Kasus Jiwasraya sudah diajukan oleh Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

   Politisi Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah menaruh harapannya terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani dugaan kasus korupsi PT Jiwasraya (Persero).

Hingga kini, sebanyak enam orang telah menyandang status tersangka korupsi uang asuransi perusahaan pelat merah tersebut. Aset yang disita oleh penyidik saat ini sudah mencapai Rp17 triliun.

“Jadi, kita percayakan kepada penegak hukum dalam menangani perkara itu,” katanya.

   Kendati demikian, Komisi III DPR RI dalam hal ini terus memantau pengungkapan kasus tindak pidana yang terjadi di BUMN itu hingga tuntas. “Kita tetap monitoring, jangan sampai terjadi tebang pilih, ada yang ditebang, ada yang dipilih, itu yang kita harus jaga dan monitor seluas-luasnya,” imbuh Dimyati.

  Politikus PKS itu akan terus monitoring pengumpulan barang bukti oleh Kejagung, serta mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. “Supaya betul-betul terungkap permasalahan yang ada dan keuangan negara itu akan kembali,”ujarnya.

   Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Syarif Hasan  mengatakan pengungkapan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan negara hingga Rp13,6 Triliun itu perlu adanya panitia khusus (Pansus). Dengan pansus akan memberikan payung hukum yang lebih mengikat.

   Menurut Syarif, Fraksi Demokrat berpandangan dengan pansus yang akan melibatkan lintas fraksi dan kinerjanya tentu akan membaik.

“Pertimbangan dengan pansus itu biasanya secara subtansi semua saksi-saksi dan narasumber disumpah dulu, sehingga tidak akan ada kebohongan,” katanya. Dengan pansus, tegasnya, hal itu akan mengungkap siapa dalang Jiwasraya? Berapa kerugian negara? Dan siapa yang terlibat dalam Jiwasraya? sehingga dengan transparan diketahui masyarakat. Sedangkan panja itu tertutup dalam rapatnya.

“Contohkan kasus Century yang Rp6,7 triliun itu melalui pansus,” terangnya.

   Kesempatan sama, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Darmadi Durianto mempertanyakan urgensi Pansus Jiwasraya itu untuk apa? Dan jumlah pemegang polis saja 1,5 juta. Menurutnya, yang pertama bagaimana dana masyarakat selamat; dan tujuan kedua Jiwasraya sehat.

“Dan pemerintah via BUMN itu dananya akan dikembalikan. Jadi sisi efektifnya masing-masing komisi baik Komisi III, Komisi VI dan Komisi XI sudah bekerja dalam Panja. “Kami juga dapat garansi dari BUMN akhir Maret sudah ada penyelamatan setelah konsultasi dengan Komisi VI DPR RI,” ujarnya.(j07)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2