JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Putu Supadma Rudana mengatakan parlemen siap mengawal kepentingan nasional yang lebih luas termasuk memperjuangkan masalah minyak sawit (CPO) dan mineral Nikel dalam even ASEAN Inter-parlementary Assembly (AIPA) Tahun 2023.
Pasalnya, peran dan perjuangan AIPA cukup strategis dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa terkait masalah deforestasi dan hilirisasi.
“Kita tahu, bahwa jumlah penduduk Asean itu lebih banyak ketimbang penduduk Uni Eropa, sehingga AIPA perlu memiliki daya tawar yang tinggi,” ucap Supadma dalam diskusi bertema “Parlemen yang Responsif untuk Stabilitas dan Kesejahteraan ASEAN” di Media Center DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (21/7).
Salah satu yang akan didorong dalam AIPA 2023 adalah konsep green energy. Penggunaan biofuel, menurutnya menjadi salah satu upaya yang terus dimatangkan.
“Jadi AIPA sendiri concern terhadap transisi energi, termasuk masalah lingkungan dan ekonomi hijau yang akan menjadi materi bahasan AIPA,” ucap Politisi Partai Demokrat itu.
Legislator dapil Bali itu mengatakan, penyelenggaraan AIPA Tahun 2023 akan membahas lebih dari 35 draf resolusi dan akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. “Itu ada 35 draf resolusi yang akan kita bahas,” ujarnya.
Draf resolusi pertama yang akan dibahas pada Sidang Umum AIPA Ke-44 berkaitan dengan politik, termasuk isu Myanmar yang disebutnya sangat penting. “Bagaimana implementasi daripada ‘Five-Point Consensus’ tentu di dalamnya mereka menyelesaikan dengan damai, harus ada dialog yang komprehensif,” ungkapnya lagi.
Draf resolusi selanjutnya, sambung Anggota Komisi VI DPR itu, adalah terkait bidang ekonomi yang salah satu poinnya menyangkut ekonomi digital.
“Jadi bagaimana agar terjadinya transfer teknologi, bagaimana teknologi membantu ‘sustainable growth’, dan bagaimana kita berharap anak-anak muda dilibatkan dalam pembangunan ekonomi,” terangnya.
Lebih jauh, Putu menjelaskan banyak draf resolusi bidang sosial yang akan dibahas pada Sidang Umum AIPA Ke-44, salah satunya adalah tercapainya ASEAN yang bebas narkoba pada tahun 2025. Bahkan sejumlah bahasan lain yang akan dibahas dalam Sidang Umum AIPA Ke-44 berkaitan dengan transisi energi, ekonomi hijau, pengurangan limbah plastik, hingga kesetaraan gender.
DPR RI siap menjadi tuan rumah Sidang Umum Parlemen Se-Asia Tenggara atau ASEAN Inter-parlementary Assembly (AIPA) Tahun 2023 dengan baik demi memperkuat reputasi Indonesia di mata dunia.
Dengan kepercayaan ini, negara-negara di ASEAN bahkan di berbagai penjuru dunia akan semakin memperhitungkan Indonesia sebagai negara potensial dan dapat diandalkan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang. Ini menjadi credit point bagi bangsa Indonesia untuk dipercaya di tingkat global.
AIPA General Assembly Ke-44 yang akan diselenggarakan pada 5-10 Agustus 2023 itu mengusung Tema “Responsive Parliaments for A Stable and Prosperous ASEAN” atau “Parlemen yang Responsif untuk ASEAN yang Stabil dan Sejahtera”.
Sidang tersebut akan dihadiri sekitar 500 peserta yang terdiri atas anggota parlemen 10 negara ASEAN, termasuk Indonesia, 20 negara observer, dan perwakilan dari 12 organisasi internasional.
Sementara itu, Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Prof Teuku Rezasyah mengatakan bahwa sikap DPR terkait urusan luar negeri itu benar benar sebagai sparring partner pemerintah.
Karena itu, agar manegemen kenegaraan ini berjalan ideal, maka baik legislatif maupun eksekutif harus berjalan seiring. “Jadi harapan kami, kegiatan AIPA bisa membawa ke ketokohan Indonesia dalam dunia internasional,” katanya.
Rezasyah mengatakan kerjasama Asean hukumnya bersifat consultation and consensus maka ini idenya dari Pancasila, jadi hendaknya kita yang memperkenalkan ide consultasi dan konsensus harus berani mempraktekkan pada diri sendiri.
“Kita atur kekompakkan, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Karena kita pertaruhkan nama Indonesia sebagai Ketua ASEAN dan Ketua AIPA ini untuk meninggalkan legacy yang menjadi kredibilatas jangka panjang,” tegas Rezasyah.((j04)
