JAKARTA (Waspada): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai ketidakmampuan sektor usaha mikro, kecil dan mengah (UMKM,) dalam menyediakan jaminan, seperti agunan dan kendala administrasi yang terkait kegiatan usahanya, membuat porsi kredit di perbankan tidak lebih dari 20 persen.
“Sehingga walaupun sektor UMKM dinilai layak atau visible, tapi belum takeable,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap OJK Ogi Prastomiyono seusai merilis Peta Jalan pengembangan dan penguatan industri penjaminan 2024–2028, pada Selasa (27/8/2024) di Jakarta.
Pembuatan peta jalan tersebut, lanjutnya, telah melibatkan banyak pihak dari asosiasi hingga Kementerian terkait. “Peta jalan ini sudah disiapkan sejak 2023. Kami mereview cukup dalam bersama-sama dengan asosiasi, Kementerian lain agar pera jalan ini lebih efektif,” ujarnya.
Ogi mengatakan bahwa peluncuran peta jalan tersebut salah satunya untuk mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
Terlebih industri UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik dari jumlah serapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap produk domesik buto. Tapi peran sektor UMKM yang penting dan strategis ini masih terdapat beberapa aspek yang menjadi faktor kelemahan sektor UMKM,
Diantara kelemahannya adalah akses ke teknologi yang masih rendah, pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum menjadi prioritas, sumber pendapatan alternatif untuk menyimpangi kenaikan biaya hidup, dan yang paling dominan adalah akses terhadap pembiayaan.
Ogi menambahkan peran industri penjaminan akan menjawab tiga kebutuhan sektor UMKM pada akses pembiayaan, yaitu availability dengan meningkatkan atraktivitas sektor UMKM bagi lembaga pembiayaan.
Kemudian accessibility dengan meningkatkan akses dan informasi sektor UMKM kepada sistem pemerintahan atau pembiayaan, ability dengan membangun kapasitas pivot dan manajemen risiko bagi sektor UMKM, dengan kontribusi industri penjaminan, serta dibantu dengan dukungan dari pemerintah.
“Maka sektor UMKM dapat tumbuh dan berkembang untuk mendorong perekonomian nasional dan penyelamat tenaga kerja,” terangnya.
Secara statistik, OJK mencatat industri penjaminan di Indonesia masih bertumbuh secara positif, di mana per Juni 2024 aset industri penjaminan mencapai Rp47,29 triliun, tumbuh 8,01% year-on-year (yoy).
Sementara outstanding penjaminan per Juni 2024 mencapai Rp415,57 triliun atau tumbuh 15,79% yoy dengan gearing rasio 22,62 kali dari batas threshold. (J03).