JAKARTA (Waspada): Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melepas delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memasuki masa purnabakti terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Februari dan 1 Maret 2024. Dalam pelepasan ini Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa Setjen DPR RI bersama dengan PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berusaha untuk membantu para pegawai DPR RI untuk mempersiapkan masa pensiun baik tabungan maupun kepemilikan rumah.
“Kami terus berpikir agar pensiunan ini punya sesuatu yang bisa untuk menjadi tabungannya. Tadi kita sudah dengar disamping PT. Taspen yang sudah mau jemput bola untuk percepatan pengurusan akad keuangan pensiunan, Tapera juga menawarkan konsep-konsep kerja sama untuk kepemilikan rumah dengan keringanan-keringanan,” ujar Indra Iskandar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Adanya kerjasama dengan BP Tapera ini diharapkan dapat membantu para PNS untuk memenuhi kebutuhan papannya baik dalam membeli rumah maupun merenovasi rumah. Terlebih harga kepemilikan rumah saat ini yang semakin mahal, adanya Tapera diharapkan dapat meringankan para PNS untuk mendapatkan rumah dengan cicilan yang ringan.
“Saya kira kita akan follow up apa yang disampaikan Tapera itu. Ke depan kita berharap teman-teman pegawai yang belum memiliki rumah, kita bisa fasilitasi dengan konsep yang paling ringan begitu ya, sehingga masih bisa survive dengan gaji PNS, tapi juga bisa mencicil rumah tiap bulan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, PT. Taspen dan Tapera juga sempat mengapresiasi Setjen DPR RI yang menurutnya merupakan lembaga dengan data pensiunan paling terupdate nomor 1. Setjen DPR RI dinilai sangat kooperatif dan dengan kinerja baik tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan kedepannya.
“Iya dari Tapera dan Taspen ini kan juga berkoordinasi juga dengan Kementerian Keuangan jadi dari semua data-data kepegawaian yang update itu DPR termasuk yang terbaik tadi informasi dari PT. Taspen dari Tapera data kita cukup baik sehingga Kementerian Keuangan lebih mudah dalam memetakan unsur-unsur kepegawaian di pemerintah khususnya DPR,” pungkasnya. (j05)
