Waspada
Waspada » Saleh Daulay : Hentikan Aksi Dukung Mendukung Vaksin
Nusantara

Saleh Daulay : Hentikan Aksi Dukung Mendukung Vaksin

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI,Saleh Partaonan Daulay ( Waspada/dok)

JAKARTA (Waspada):
Aksi dukung mendukung dalam polemik vaksin nusantara dinilai tidak tepat.

Apalagi, orang-orang yang mendukung tidak semuanya berlatar belakang akademik kesehatan.

Menurut Saleh Partaonan Daulay, Ketua Fraksi PAN DPR RI dalam keterangan tertulisnya yang diterima Waspada
Senin ( 19/4 ) di Jakarta , banyak di antara mereka mendapatkan informasi hanya dari media. Tentu saja hal itu sangat jauh dari memadai.

“Lagian, ini kan bukan pilkada atau pileg. Kalau pemilu tentu dibutuhkan dukungan. Semakin banyak yang dukung, semakin mudah untuk menang. Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik.” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara II ini

Terkait adanya perbedaan pandangan antara para peneliti Vaksin Nusantara dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebaiknya diselesaikan dengan mediasi.

Mediasi tersebut diperlukan agar peneliti dan BPOM bisa mengurai persoalan yang ada.

Dengan begitu, tambah Saleh, tidak ada yang merasa ditinggalkan.

Anggota Komisi IX ini meminta Menteri Kesehatan mengambil peran untuk memfasilitasi.

Para peneliti dan BPOM tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di Komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat.” kata Saleh Daulay

Menkes , tambahnya, semestinya yang paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia.

Menurut Perpres 99/2020 , Menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin. Tentu termasuk dalam hal ini pengadaan vaksin Nusantara atau vaksin Merah putih.

Di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, Saleh mengingatkan bahwa masyarakat banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru. Termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan.

Setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab.
Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama.” tukas Saleh Partaonan Daulay, (JO5).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2