Rudi Hartono Bangun: Pembahasan Evaluasi Anggaran Rp66 Triliun Tidak Efektif Cuma 1 jam - Waspada

Rudi Hartono Bangun: Pembahasan Evaluasi Anggaran Rp66 Triliun Tidak Efektif Cuma 1 jam

  • Bagikan
Anggota Komisi VIII DPR RI. Rudi Hartono Bangun pada rapat dengan pendapat dengan Jajaran Kemenang di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/9) . (ist)

JAKARTA (Waspada): Pelaksanaan rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Eselon 1 Kementerian Agama untuk mengevaluasi anggaran Kementerian Agama tahun 2021, yang berlangsung, hanya satu jam, dikritisi anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat ( Nasdem), . Rudi Hartono Bangun SE. MAP. Dia menegaskan, DPR bukan lembaga tukang stempel yang hanya diperlukan ketika anggaran mau dibahas.

” Pembahasan evaluasi anggaran sebesar Rp66 triliun tidak efektif cuma 1 jam,” tegas Rudi Hartono Bangun pada rapat dengar pendapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/9) .

                                             

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara III ini mengingatkan anggaran yang dibahas sangat besar dan itu semua adalah uang rakyat.
” Kita membahas anggaran Rp66 Triliun dengan pengguna anggaran ,terdiri dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan 11 Direktur Jenderal (Dirjen), saya rasa tidak efektif hanya dilakukan 1 jam atau 2 jam.. Ini anggaran uang rakyat yang sangat besar, masak hanya diselesaikan dalam 1 jam saja, tandas Rudi Hartono Bangun dengan nada prihatin.

Kalau rapat seperti ini, menurut wakil rakyat yang selalu rutin mengunjungi konsituennya di daerah pemilihan ini, namaya rapat main main..Bukan umtik mengevaluasi anggaran, tandasnya.

Menurutnya, mana mungkin bisa 11 Dirjen dengan segala permasalahan yang kompleks dalam penggunaan anggaranya, tapi harus seperti kejar tayag dan 1 jam harus selesai, tukas Rudi Hartono Bangun.

“Saya meminta kepada pimpinan dan kementerian untuk bisa merubah tata cara dan teknis rapat dengar pendapat, maupun rapat kerja bisa dibuat dua atau tiga gelombag. Dengan demikian bisa lebih fokus untuk memberikan masukan dan aspirasi dari masyarakat. Tidak terkesan kejar tayang, karena DPR bukan lembaga tukang stempel yang hanya diperlukan ketika anggaran mau dibahas.

Pada kesempatan itu, Rudi Hartono juga meminta pada Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Budha dan Hindu untik lebih terbuka dalam penggunaan anggaran. Sebab, Rudi Hartono Bangun mengakui dirinya melihat semua muara kegiatannya adalah bimbingan masyarakat, tapi kami selaku DPR sendiri belum pernah melihat yang dikerjakan program bimas semua dirjen ini. Sementara waktu tinggal tiga bulan menuju akhir tahun penutupan anggaran..

“Jadi kapan lagi anggaran di semua dirjen tersebut akan di gunakan? Atau mugkin sudah digunakan secara diam- diam ? Kami di Komisi VIII meminta 11 dirjen ini harus terbuka dalam penggunaan anggaran belanja dirjennya. Jangan terkesan menutup diri dan pura-pura tidak tau, sebab rakyat berharap banyak dari program – program yang dibuat dari kementerian.. Jadi anggaran rakyat yang triliunan rupiah diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarkat, ” tukas Rudi Hartono Bangun. (J05)

  • Bagikan