Waspada
Waspada » Rudi H Bangun : Anggaran BNPB Sangat Besar, Rakyat Perlu Awasi
Nusantara

Rudi H Bangun : Anggaran BNPB Sangat Besar, Rakyat Perlu Awasi

Rudi Hartono Bangun pakai face shield dan masker saat rapat kerja di Komisi VIII DPR RI (Ist)

JAKARTA (Waspada) : Mengingat anggaran penanganan Covid -19 jumlahnya cukup besar, anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun, S.E., MAP berpandangan perlunya Komisi VIII DPR memberikan perhatian serius dengan mengagendakan rapat -rapat khusus, dengan para Deputi- Deputi Badan Nasional Penanggulangan Bencana,(BNPB) sehingga penempatan anggaran tidak amburadul dan tidak tumpang-tindih ke instansi – instansi lain.

” Perlu dibuat semacam rapat kuhsus dengan para deputi- deputi BNPB yang mengunakan anggaran Covid-19 yang jumlahnya sangat besar,” ujar Rudi Hartono Bangun kepada wartawan, Minggu (17/1) di Jakarta.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara III mengakui wacana itu sudah disampaikannya pada rapat kerja Pembahasan tentang Evaluasi dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (APBD), 2020, BNPB, antara Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB Doni Monardo Rabu, (14/1/2021), di Gedung DPR RI Jakarta.

Dalam pembahasan tersebut, jelas Rudi Hartono Bangun, dipaparkan tentang anggaran sejumlah Rp12 Triliun sudah terserap.
Menyingkapi hal itu Rudi Hartono mempertanyakan anggaran yang terserap itu untuk apa saja.

Namun, lanjut Rudi, BNPB belum menjelaskan secara detail realisasi anggaran tahun 2020 sehingga menimbulkan pertanyaan penggunaan anggaran sebesar itu.

“Anggaran sejumlah Rp12 Triliun merupakan jumlah yang sangat besar, apakah ada mark up atau tidak maka perlu untuk kita didalami,” ujar politisi dari Nasdem ini.

Menurut Rudi Hartono Bangun jumlah anggaran ini berbeda dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp200-an miliar

Pasalnya, lanjut Rudi Hartono Bangun, dana anggaran BNPB banyak digunakan ke Kementerian atau Instansi lain seperti TNI Polri, Pemda, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.

Padahal, menurut Rudi Hartono Bangun, tiap instansi memiliki anggarannya sendiri. Jadi mengapa BNPB juga memberikan anggaran ke Instansi tersebut.

Hal ini perlu didalami supaya anggaran di BNPD tidak beratakan atau amburadul,” papar Rudi Hartono Bangun memberi sedikit argumennya mengapa dia mewacanakan perlunya dibuat semacam Panja atau rapat khusus untuk mendalami anggaran ini.

Seperti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 31 Maret 2020 lalu bahwa Pemerintah mengucurkan anggaran penangan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun sebagai tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020.

Dari jumlah itu, sebesar Rp75 triliun dialokasikan untuk belanja di sektor kesehatan, Rp110 triliun perlindungan sosial, Rp70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi. (J05)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2