Revisi UU Pendidikan Kedokteran Mendesak - Waspada

Revisi UU Pendidikan Kedokteran Mendesak

  • Bagikan
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Waspada/Ramadan Usman)

JAKARTA (Waspada): Kebutuhan kehadiran Revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tidak boleh ditunda lagi. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengharapkan Badan Legislasi (Baleg) mengambil langkah-langkah agar secepatnya selesai akhir tahun ini.

Kita berharap secepatnya selesai, namun hal itu tergantung pada Baleg DPR,” kata Lestari seusai Focus Group Discussion (FGD) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan berdiskusi secara virtual dengan sejumlah pakar kesehatan dari sejumlah daerah Indonesia terkait pembahasan RUU Pendidikan Kedokteran, Jakarta, Rabu (17/11).

Hal ini karena situasi pandemi Covid-19 “memaksa” keterlibatan para tenaga medis, termasuk dokter untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.

Menurut Lestari, pihaknya memang berharap Baleg DPR segera membahas RUU Pendidikan Kedokteran tersebut, karena terwujudnya sebuah undang-undang tetap tergantung Baleg DPR RI.

Salah satu prinsip revisi memudahkan para dokter menjalankan tugasnya dengan meminalisir aturan dan birokrasi termasuk penyebaran dokter spesialis di berbagai daerah.

Ketika ditanya Lestari dugaan adanya mafia kedokteran yang memberatkan biaya pengobatan, dia tidak mengetahui kasusnya, namun dia tidak membantah adanya dugaan praktek mafia tersebut. “Makanya, kita berupaya membangkitkan kembali nilai-nilai kemanusian para dokter agar tidak menyimpang dari tugas mulianya itu untuk kemanusiaan,” ujarnya.

Alumnus Universitas Indonesia ini menceritakan bagaimana sang ayah yang menjadi dokter ahli kandungan di RS Purwokerto, Jawa Temgah itu mengabdi dengan ikhlas untuk masyarakat. “Sehingga bagi kami, liburan itu menjadi barang mewah,  karena sulitnya meminta liburan bagi dokter. Apalagi tenaga dokter sangat dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya mengkritik RUU Pendidikan Kedokteran ini mempersulit pengabdian para dokter muda yang baru lulu. “Coba bayangkan, selama mereka Koas (ujian praktek kedokteran),  selama dua tahun, tapi harus tetap membayar uang kuliah,” ujarnya.

Menurut Willy, program profesi dokter ini sebenarnya bagus. Namun, para sarjana baru bidang medis ini menjadi tidak fokus dalam menjalan profesi Koas selama 2 tahun tersebut. “Banyak yang mengaku tidak fokus, dan kalau tidak lulus, mereka harus mengulang, lagi” ungkapnya kecewa.

Karena itu, Willy kecewa sikap feodalisme yang masih tersimpan dalam RUU Pendidikan Kedokteran. “Padahal kita tahu, masuk fakultas kedokteran sulitnya minta ampun, lalu uang kuliahnya mahal, ditambah lagi mau praktek jadi dokter juga sulit. Hanya di Indonesia ada uji kompetensi kedokteran, “ungkapnya.

Willy Adhitya menambahkan Fraksi NasDem sejak 2014 merupakan pengusul RUU Pendidikan Kedokteran. Kemudian menjadi hak inisiatif DPR. Seiring Pandemi RUU Pendidikan Kedokteran semakin dibutuhkan. Apalagi para dokter dokter bertumpuk di Jawa. ” Itupun di kota kota tertentu. Untuk menjawab hal itu kita ingin membuat naskah revisi yang akan menyelesaikan. Caranya menjadikan rumah rumah sakit-rumah sakit sebagai lembaga pendidikan, “ujar Willy.

Politisi NasDem itu berharap pihak yang terkait membuka diri untuk perbaikan itu. “Nggak usah dilanjutkan aturan yang menyulitkan. Bayangkan mau menjadi dokter harus ikut bimbel. Sebelum lulus harus bayar SPP. Uji kompetensi lihat siapa yang menyelengarakannya.
Dari semua proses ini bagaimana kita bisa merespon situasi. Kita ingin dokter yang humanis berpendidikan. Kita menginginkan dalam UU mulai dari masuk Fakultas harus ada afirmasi dari negara, afirmasi dari hulu ke hilir. Pada akhirnya nanti dalam jangka panjang kita menginginkan adanya universitas kesehatan berintegrasi semua. Kita kesamping semua ego sektoral, “ujar Willy Adhitya.(j04)

  • Bagikan