Waspada
Waspada » Rencana Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Perhatikan Saran Organisasi
Nusantara

Rencana Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Perhatikan Saran Organisasi

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Waspada/dok
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Waspada/dok

JAKARTA (Waspada) Pemerintah diminta untuk mendengar dan memperhatikan masukan dan saran dari beberapa organisasi profesi kedokteran terkait dengan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia bulan Desember ini.

Organisasi-organisasi tersebut telah menyampaikan secara terbuka agar pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat.

Mereka menginginkan adanya jaminan keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin sehingga mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat.

“Saya sangat setuju dengan saran, masukan, dan pertimbangan organisasi-organisasi profesi ini. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentu tidak sembarangan memberikan pendapat. Tentu mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek. Karena itu, sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti”, kata Saleh Partaonan Daulay, Plh. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI,  dalam relisnya yang diterima Waspada, Kamis (12/11) di Jakarta.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga diminta untuk mengikuti perkembangan pengadaan vaksin Covid-19 di negara lain.

Di Brazil, misalnya, mereka dikabarkan telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavac hasil kerjasama dengan Sinovac Biotech.

Disebutkan, alasan penghentiannya dikarenakan adanya “insiden merugikan” yang melibatkan sukarelawan vaksin. Insiden merugikan itu antara lain dapat menyebabkan kematian, efek samping yang berpotensi fatal, cacat serius, rawat inap, cacat lahir dan “peristiwa signifikan secara klinis” lainnya.

“Ini penting dicermati. Informasi lebih dalam terkait hal ini harus digali. Apalagi, perusahaan yang bekerjasama dengan Brazil sama dengan yang bekerjasama dengan Indonesia, “ ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara II ini.

Kalau melihat alasan penghentian uji klinis di Brasil, lanjut anggota Komisi IX ini , sangat serius, walau di Indonesia belum ditemukan kendala, namun studi komparatif perlu dilakukan.

Jangan sampai, di negara lain belum jalan, di Indonesia malah dilaksanakan, tukasnya.

Menurut Wakil Ketua Mahkamah Dewan DPR ini , kalau betul pemerintah menjadwalkan vaksinasi di bulan Desember, berarti waktu yang tersedia tidak banyak.

Apakah waktu sesingkat ini cukup untuk melakukan kajian dan pendalaman? Saya tidak tahu. Kita kembalikan sepenuhnya kepada pemerintah. Tetapi ada satu pesan yang harus diingat, keamanan dan keselamatan warga negara harus di atas segalanya”.pungkas

Saleh Partaonan Daulay yang juga Ketua DPP PAN ini.(J05)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2