JAKARTA (Waspada): Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, realisasi pengadaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih jauh dari target, yakni baru mencapai Rp387,81 triliun meliputi 768.000 paket.
“Nilai tersebut masih jauh dari target pengadaan barang dan jasa pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) yaitu sebesar Rp1.112,45 triliun, terdiri dari 5,3 juta paket,” ujarnya dalam acara Indonesia Catalog Expo and Forum (ICEF) di Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Menkeu menuturkan, dari nilai realisasi tersebut, sebesar Rp216,36 triliun atau setara 55,79 persen adalah PDN. Sedangkan sisanya masih dalam proses verifikasi tingkat TKDN-nya.
Untuk itu, kata Sri Mulyani, pemerintah terus mendorong penggunaan produk lokal melalui berbagai program untuk mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Dalam hal ini pemerintah mendorong peningkatan realisasi belanja yang ditujukan kepada produk usaha mikro kecil menengah dan juga artisan sebesar Rp250 triliun di dalam APBN,” jelas dia.
Menkeu yakin dukungan tersebut pasti sangat berarti karena banyak UMKM di Indonesia yang masih harus bangkit sesudah 3 tahun mengalami dampak yang tidak mudah selama pandemi.
Menkeu menegaskan, transaksi melalui katalog juga menjadi salah satu hal untuk bisa meningkatkan partisipasi UMKM di dalam pengadaan pemerintah dan badan usaha. Sehingga, dia berharap melalui e-katalog ini akan dicapai nilai transaksi Rp500 triliun.
“Hal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan dukungan yang kuat terhadap produk-produk dalam negeri dan memperkuat identitas nasional melalui kontribusi sektor industri lokal,” tandasnya.
Sementara, mengenai transaksi kartu kredit pemerintah (KKP), Menkeu katakan, saat ini telah menembus angka Rp427 miliar hingga triwulan II-2023.
Sri Mulyani menilai, jumlah tersebut diyakini bakal terus meningkat hingga akhir tahun. Bahkan diprediksi jumlahnya melebihi transaksi tahun lalu sebesar Rp 753 miliar.
Dia menjelaskan, total transaksi kartu kredit pemerintah sejak diluncurkan pada 2019 lalu hanya sebesar Rp243 miliar. Angka itu kemudian terus meningkat hingga 2022 mencapai Rp753 miliar.
“Jadi ini adalah juga bagian dari cara-cara memonitor belanja satker (satuan kerja) yang makin akurat,” tuturnya.
Menurut, adanya KKP ini justru membantu melakukan tracking lebih cepat mengenai belanja dari satuan-satuan kerja pemerintah.
“Dengan menggunakan kartu kredit tentu kita bisa lebih akuntabel dan bersifat akurat serta tepat waktu di dalam melakukan monitoring penggunaan anggaran belanja pemerintah,” ungkapnya.
Tujuan KKP adalah sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dilakukan oleh satuan kerja dalam melakukan pembayaran dan transaksi yang dibebankan pada APBN.
Hal itu juga tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 tahun 2018 mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan KKP tersebut. (J03)
