Waspada
Waspada » Punya Perda Cegah Perkawinan Dini, Menteri PPPA: NTB Jadi Contoh
Nusantara

Punya Perda Cegah Perkawinan Dini, Menteri PPPA: NTB Jadi Contoh

Menteri PPPA saat menyerahkan penghargaan kepada Aparat Penegak Hukum di wilayah NTB , Jumat (16/4).

LOMBOK (Waspada): Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai telah banyak melahirkan upaya luar biasa terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satu yang mengemuka adalah terbitnya Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Untuk itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengapresiasi NTB sebagai provinsi dengan kebijakan pro perempuan dan anak yang patut dicontoh daerah lain. Upaya itu dinilai sangat responsif di tengah kondisi tingginya angka perkawinan anak di NTB.

“Tentunya peraturan daerah ini harus dijadikan sebagai acuan langkah bagi seluruh bupati dan wali kota di NTB yang mempunyai komitmen tinggi untuk melakukan perlindungan anak dari praktek perkawinan anak,” tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga saat memberikan penghargaan kepada Gubenur NTB, Zulkieflimansyah atas keberhasilan progresif dalam regulasi Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kantor Gubernjr NTB, Jumat (16/4).

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan bahwa penghargaan ini juga dipersembahkan kepada peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berkat kerja keras dan kerja sama tim yang solid pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di NTB dapat terwujud.

Selain memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur NTB, Menteri PPPA Bintang Puspayoga juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum (APH) yang berhasil membongkar kasus kejahatan pada anak. Dalam kasus itu, seorang anak yang atas aksi heroiknya telah menjadi saksi kunci kasus kekerasan seksual disertai pembunuhan yang terjadi di Kota Bima.

Penghargaan diberikan kepada Kapolres Bima dan jajaran penyidik, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bima, Jaksa Penuntut Umum, Perwakilan Lembaga Perlindungan Anak Bima, Relawan Sahabat Anak, serta Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Bima selaku Ketua Majelis Hakim yang telah membuktikan bahwa hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah mampu memberikan keadilan pada korban, khususnya anak.

“Tindakan dan upaya yang sudah dilakukan oleh APH dalam kasus ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa perlindungan anak adalah tugas kita bersama, kasus ini tidak terlepas dari tindakan cepat dan tepat yang sudah dilakukan. Penanganan kasus ini tentu tidak akan berhenti sampai disini, untuk setiap anak yang menjadi korban, harus kita kawal bersama pada proses peradilan, sehingga pelaku mendapat hukuman yang setimpal, demikian juga aspek keadilan bagi korban,”tegas Bintang.(J02)
 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2