Politisi Nasdem Minta KPK Turun Tangan Agar Bansos Tak Diselewengkan. - Waspada

Politisi Nasdem Minta KPK Turun Tangan Agar Bansos Tak Diselewengkan.

  • Bagikan

JAKARTA (Waspada)Anggota Komidi III DPR dari Fraksi Nasdem Eva Yuliana minta KPK persoalan Bantuan Sosial (Bansos) dan data masyarakat terdampak Covid-19 yang berhak menerimanya.

“Kita harus belajar dari pengalaman. Hampir setiap ada penyaluran bantuan selalu bermasalah soal data penerima bantuan. KPK harus pastikan DTKS valid,” ujar Eva dalam relisnya , usai rapat dengar pendapat Komisi III terkait langkah antisipasif KPK dalam mengawasi dana COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah, Rabu, (29/4).

Eva juga menyarankan, agar KPK juga berkoordinasi dengan Satgas khusus yang dibentuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri ) dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memantau dan mengawasi ke mana saja anggaran Bansos disalurkan. Dari pelaksanaan distribusinya, evaluasi, pengawasan dan supervisi guna memastikan penyaluran sudah tepat sasaran.

Ketua KPK Firli Bahuri kata Eva, sudah meminta agar penyaluran Bansos kepada masyarakat didasari pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kemensos

Menurutnya, DTKS telah dipadankan dengan data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Untuk itu, Eva mendesak KPK untuk memastikan DTKS milik Kemensos telah sinkron dengan data terbaru milik Kementerian Desa dan Kemendagri .

“Ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya korupsi dana bansos,” tukasnya.

Politisi asal Jawa Tengah ini juga berharap, agar KPK turut serta mewaspadai pola distribusi bantuan sembako dan APD di daerah-daerah yang menggunakan dana APBN/APBD untuk kepentingan politik.

“KPK harus mengawasi khusunya para kepala daerah Bupati/Walikota incumbent yang menggunakan bantuan APD maupun sembako untuk kepentingan kampanye. Jangan sampai ada kampanye berselancar di atas bencana,” ujarnya

Eva mengingatkan, agar KPK benar-benar mengawasi penyaluran Bansos, mengingat 27 persen atau Rp 110 triliun dari tambahan belanja pemerintah pusat pada APBN 2020 dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, termasuk bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.(aya)

  • Bagikan