Pimpinan MPR Sebut Jabatan Presiden Dua Periode Sudah Ideal - Waspada

Pimpinan MPR Sebut Jabatan Presiden Dua Periode Sudah Ideal

  • Bagikan
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Syarief Hasan (ist)

JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Syarief Hasan angkat bicara menanggapi isu tentang perpanjangan jabatan presiden tiga periode. Politikus Partai Demokrat ini menegaskan bahwa masa jabatan presiden dua periode sudah ideal. “Tidak perlu amandemen UUD 1945,” kata Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, (16/3).

Ia menekankan, isu perpanjangan masa jabatan presiden tidak berkaitan dengan konflik Demokrat saat ini dan sikap partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sepakat bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode saja.

“Sikap Demokrat 2 periode ideal karena sesuai UUD 45 dan semangat reformasi demokrasi,” kata Syarief Hasan.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menyebut bahwa isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode diembuskan oleh sejumlah pihak yang ingin menjerumuskan presiden.

“Wacana tersebut kini diembuskan oleh beberapa pihak dengan agenda tersembunyi, yang pada intinya ingin menjerumuskan presiden,” kata Jaleswari dalam keterangan tertulis, Selasa (16/3).

Isu tersebut kembali digulirkan baru-baru ini lantaran ada pihak yang bermaksud mengganggu stabilitas politik.

Pihak tersebut juga ingin mengalihkan konsentrasi kerja presiden dalam mengatasi pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, dan kerja-kerja pembangunan lainnya.
Pasalnya, kata Jaleswari, jauh-jauh hari Jokowi telah menyampaikan bahwa dirinya menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut dia, Jokowi tidak memiliki hasrat sama sekali untuk masa jabatan presiden tiga periode. juga menyebut, presiden berkomitmen merawat warisan reformasi. Ia pun meminta agar wacana presiden tiga periode dihentikan.

Jaleswari meminta masyarakat jangan sampai terjebak soal wacana bahwa Presiden Joko Widodo menghendaki amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan tiga periode.
“Jangan mengganggu ketenangan masyarakat dengan agenda yang tersembunyi,” kata Jaleswari.

Komitmen tersebut telah ditegaskan oleh presiden jauh-jauh hari. Sebelumnya, pada 2 Desember 2019, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ide masa jabatan tiga periode merupakan isu yang dihembuskan untuk menampar muka presiden dan menjerumuskan presiden. (irw)

  • Bagikan