Waspada
Waspada » Pilkada Ditengah Pandemi, Survei Perludem Ungkap Masih Ada Keraguan
Nusantara

Pilkada Ditengah Pandemi, Survei Perludem Ungkap Masih Ada Keraguan

Peneliti Perludem Nurul Amalia (paling kanan) pada diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema “ Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Pilkada 2020 demi Selamatkan Demokrasi”, di Media Center MPR/DPR RI Jakarta, Senin (23/11). (Waspada/Andy Yanto Aritonang)

JAKARTA (Waspada) Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Nurul Amalia, menyebutkan masih ada keraguan di masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 .

Dari survei Perludem, sebanyak 14% atau 1.000 responden dari kalangan anak muda menyatakan tidak antusias.

Dari jumlah itu, sebanyak 42% menyebut terlalu berisiko untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Jadi, sebetulnya masih ada keraguan di masyarakat, apakah jika datang ke TPS aman atau tidak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan jaminan keamanan bagi para pemilih,” katannya

saat tampil sebagai pembicara pada diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema “Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Pilkada 2020 demi Selamatkan Demokrasi”, di Media Center MPR/DPR RI Jakarta, Senin (23/11).

Agar Pilkada tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19, maka kita minta komitmen dan konsistensi dari semua pihak untuk patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19,” imbuhnya.

Sementara itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengeluarkan lebih dari seribu surat peringatan karena terjadi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada masa kampanye.

Hal ini diungkapkan anggota Bawaslu M. Afifuddin yang juga tampil sebagai pembicara pada diskusi Empat Pilar MPR RI.

Afifuddin menjelaskan
pada masa kampanye periode 26 September – 5 Oktober, Bawaslu menguarkan 70 surat peringatan teguran tertulis dan membubarkan 48 kampanye tatap muka.

Pada periode 6 – 15 Oktober, Bawaslu kembali mengeluarkan 223 surat peringatan dan membubarkan 35 kampanye tatap muka.

Periode berikutnya, 16 – 25 Oktober, Bawaslu mengeluarkan 306 surat peringatan dan membubarkan 25 kegiatan kampanye tatap muka.

Lalu, periode 26 Oktober – 4 Nopember, Bawaslu mengeluarkan 300 surat peringatan, dan bersama Kepolisian serta Satpol PP membubarkan 33 kegiatan kampanye tatap muka.

Periode 5 – 14 Nopember, Bawaslu mengeluarkan 381 surat peringatan tertulis dan membubarkan 17 kampanye tatap muka.

“Kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas masih menjadi pilihan para peserta Pilkada Serentak. Kampanye tatap muka masih diperbolehkan asal menerapkan protokol kesehatan dan tidak boleh lebih dari 50 orang,” jelasnya.

Afifuddin menambahkan dalam Pilkada Serentak, penyelengara dibekali dengan protokol kesehatan Covid-19, seperti masker, hand sanitizer.

“ Penerapan 3 M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) menjadi objek pengawasan Bawaslu,” katanya. (J05)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2