Pilkada 2022 Dan 2023 Ditiadakan, Konsekuensinya 271 Daerah Dipimpin PLT - Waspada

Pilkada 2022 Dan 2023 Ditiadakan, Konsekuensinya 271 Daerah Dipimpin PLT

  • Bagikan
Jamiluddin Ritonga: ist

JAKARTA ( Waspada): Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar pada November 2024. Konsekuensinya, Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan sehingga terjadi kekosongan 271 kepala daerah definitif.

Hal itu terjadi, karena akan ada 101 daerah yang tidak melaksanakan Pilkada 2022 dan 170 daerah pada tahun 2023.

                                             

Dari jumlah tersebut, ada 24 gubernur, 191 bupati, dan 56 wali kota yang habis masa jabatannya. Sesuai aturan mereka akan diganti oleh pelaksana tugas (PLT).

” Sungguh mengerikan bila ada 271 daerah yang dipimpin PLT. Jumlah ini tentu terbanyak selama Indonesia berdiri. Jokowi akan memegang rekor tertinggi sebagai presiden yang daerahnya dipimpin PLT, ujar pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga dalam keterangan tertulisnya kepada Waspada, Senin (27/9), di Jakarta.

Dia mengingatkan, bahwa para PLT hanya akan melaksanakan tugas rutin. Mereka tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Jadi, kalau Pilkada 2022 ditiadakan, maka akan ada 101 PLT di daerah yang selama dua tahun tidak boleh mengambil keputusan strategis. Sementara kalau pilkada 2023 ditiadakan, berarti ada 171 daerah yang dipimpin PLT dan dalam satu tahun daerah itu tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Tentu sungguh sulit bagi daerah tersebut dalam dua tahun atau satu tahun tidak diperbolehkan mengambil kebijakan strategis. Apalagi kalau ada masalah krusial yang meminta segera diatasi, tentu para PLT tidak bisa berbuat apa-apa, papar Ritonga.

Kalau hal itu benar-benar terjadi, tambah Ritonga, tentu rakyat di daerah itu yang akan menderita. Rakyat harus menunggu pemimpin daerah definitif, baru bisa diambil kebijakan strategis atas persoalan yang mereka hadapi.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga harus menyiapkan 271 PLT. Tentu ini bukan jumlah sedikit yang harus disiapkan menteri dalam negeri.

Masalahnya, apakah tersedia 271 PLT yang benar-benar mumpuni ? Rintonga mengingatkan, untuk ini tentu pemerintah tidak bisa terlalu pede seolah-olah memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan PLT pada tahun 2022 dan 2023.

Kalau tidak cukup stok PLT yang mumpuni, tentu 271 daerah tersebut akan semakin menderita. PLT seadanya dan tidak dapat mengambil kebijakan strategis akan membuat daerah itu makin tertinggal dari daerah lain yang dipimpin kepala daerah definitif, tandasnya.

Menurut penulis buku Riset Kehumasan ini, hal itu tentu tidak kita inginkan terjadi. Karena itu, harus dicarikan solusi agar 271 daerah itu nantinya tidak menghadapi krisis kepemimpinan, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Kirannya pemerintah perlu mempertimbangkan memperpanjang masa jabatan 271 kepala daerah tersebut. Suka tidak suka mereka lebih legitimate daripa pejabat yang ditunjuk pemerintah.

Pilihan itu diharapkan dapat menjaga kondusif daerah sehingga kelanjutan pembangunan dapat dijaga. Dengan begitu, pemerintah sudah lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan politik jangka pendek, tukas M. Jamiluddin Ritonga. (J05)

  • Bagikan