Waspada
Waspada » Perubahan UU Pilkada Serentak Belum Diperlukan
Nusantara

Perubahan UU Pilkada Serentak Belum Diperlukan

PILKADA 2020. Rekapitulasi suara Pilkada Medan masih berlangsung di tingkat kecamatan. Ilustrasi
PILKADA 2020. Rekapitulasi suara Pilkada Medan masih berlangsung di tingkat kecamatan. Ilustrasi

JAKARTA (Waspada) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai perubahan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) belum diperlukan
pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Namun PDIP setuju untuk melakukan evaluasi pelaksanaan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan kualitas demokrasi.

“Evaluasi Pilkada penting, namun belum mengarah pada urgensi perubahan UU Pilkada,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Rabu (27/1) di Jakarta.

PDIP berpendapat bahwa persoalan Pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi undang-undangnya.

“Atas dasar hal tersebut sebaiknya Pilkada Serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini  sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah, paparnya.

Tidak perlunya perubahan UU Pilkada tersebut, menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara III ini, mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang merupakan salah satu materi muatan pokok undang-undang tersebut guna menjaga kesinambungan dan kesesuaian jadwal antara pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres) dan pilkada 2024.

“Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam UU tersebut belum dijalankan, bagaimana perubahan akan dilakukan? Jadi dilaksanakan dulu tahun 2024, baru dievaluasi, tukasnya,

Dengan tidak adanya perubahan UU Politik, khususnya UU Pilkada lanjutnya, maka seluruh energi bangsa dapat difokuskan pada upaya mengatasi pandemi berikut seluruh dampak akibat Covid, khususnya dampak di bidang perekonomian rakyat.

“Pemerintah dan DPR RI tidak perlu membuang-buang energi yang berpotensi ketegangan politik akibat seringnya perubahan UU Pemilu. Lebih baik fokus kita mengurus rakyat agar segera terbebas dari Covid-19. Pelaksanaan Pilkada yang penting untuk dievaluasi, bukan perubahan UU-nya” pungkas Djarot Syaiful Hidayat (J05)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2