JAKARTA (Waspada): PDI Perjuangan dan Partai Golkar sepakat untuk menjalani Pemilu 2024 dengan sukaria dan riang gembira. Kedua partai nasionalis terbesar tersebut berkomitmen menghindari segala potensi perpecahan dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (8/10/2022).
“Kami berharap pemilu itu ajang pesta demokrasi yang aman, nyaman, tertib menjaga persatuan dan kesatuan. Tentu saja harus dilakukan dengan bersukaria, jadinya gembira, bukan terjadi perpecahan,” kata Puan.
“Sebagai pilar demokrasi, kami (parpol) menyepakati kapan waktunya bertanding dan kapan waktunya bersanding. Semua demi kesejahteraan rakyat Indonesia, bangsa dan negara,” kata Puan
Puan menekankan, bagian paling penting dalam Pemilu 2024 itu bukan hanya saat terjadinya perhelatan, namun adalah pasca perhelatan.
Lebih jauh, Puan menyampaikan PDI Perjuangan dan Golkar juga bersepakat untuk bersama-sama membangun bangsa.
“Bahwa sebagai partai naisonalis yang sama-sama sudah mengalami asam garam, pasang surut dalam dinamika membangun bangsa dan negara, kami memahami dan menyepakati harus bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara. Apalagi situasi ekonomi pasca-covid hari-hari ini belum terlalu kondusif,” kata Puan.
Bukan hanya sepakat bersama-sama membangun bangsa, Airlangga bahkan berpendapat, untuk melanjutkan pembangunan, harus ada unsur dua parpol terbesar yaitu PDIP dan Golkar.
Airlangga mengakui Pemilu Langsung yang dilakukan bangsa Indonesia sejak reformasi adalah atas persetujuan Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan.
“Yang menyetujui pemilu langsung itu Ibu Megawati. Sejarah ini yang mencatat hanya dua parpol, yaitu Golkar dan PDIP. Selama Golkar dan PDIP di pemerintahan, saya yakin pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” kata Airlangga
Soal kerjasama itu, Airlangga secara khusus memuji kepemimpinan Puan di DPR RI yang mengundangkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
“Kalau pemerintah dan DPR tidak bareng, kita tidak bisa membayangkan bagaimana menghadapi Covid-19 ini,” kat Airlangga yang menyebut Indonesia menjadi 5 negara terbaik dalam penanganan penyebaran virus corona tersebut. (J05)
