Perpustakaan Daerah Harus Jadi Pusat Rujukan Kearifan Lokal - Waspada

Perpustakaan Daerah Harus Jadi Pusat Rujukan Kearifan Lokal

  • Bagikan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

JAKARTA (Waspada): Pemerintah daerah terus mendorong lahirnya kesadaran membaca dan budaya literasi, melalui Undang-undang No.43 Tahun 2007 pasal 8, yang mengatur kewajiban Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kewajiban itu diantaranya menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

“Maka, Provinsi Jawa Tengah menaruh beberapa prioritas yakni pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, pemerataan layanan pendidikan berkualitas, penguatan literasi untuk kesejahteraan, Jateng literasi informasi terapan dan inklusif, juga pendampingan masyarakat untuk literasi informasi,” ujar Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo  dalam pemaparan materinya pada hari pertama Rakornas Perpustakaan Nasional, Senin (22/3).

Ganjar melihat bahwa perpustakaan hari ini memang sudah wajib tampil secara modern, karena kemajuan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan pengembangan perpustakaan merupakan tuntutan masyarakat sekaligus kebutuhan zaman.

Menurutnya, secara umum, potret perpustakaan digital terkini ada pada titik belum adanya konsep rancang bangunan perpustakaan digital. Termasuk tingkat kemudahan dalam konsep aksesbilitas, juga manajemen dan kebijakan perpustakaan digital.

“Mau tidak mau, kita pindah. Kita bergeser. Rasanya anak-anak sekarang lebih mudah dan lebih cepat, apalagi kita sedang pandemi. Mereka bisa belajar, main game dan belajar apapun dengan cepat. Anak-anak sekarang bisa menerobos kemana saja. Tugas kita adalah infrastruktur dan rancang bagunan harus kita siapkan,” tegasnya.

Jawa Tengah menjalankan strategi pembangunan perpustakaan melalui beberapa gerakan, antara lain dukungan kebijakan, mulai dari anggaran hingga tim sinergi. Selanjutnya, Ganjar membuat i-Jateng, juga optimalisasi media sosial sebagai media kampanye.

“Dinas-dinas di Jateng saya dorong untuk punya medsos, dan diusahan verivite, centang biru. Soal buku, kita sudah harus siapkan e-book, termasuk banyak aplikasi yang mengembangkan membaca buku tidak hanya di-scrol, tapi juga bisa membukanya per halaman, seperti membaca buku fisik,”imbuhnya.

Ganjar juga memastikan bahwa ia adalah salah satu pribadi yang sangat suka membaca, dan ia sudah sangat lama berteman dengan buku. Maka tak heran jika ia selalu suka jika secara pribadi maupun Pemerintah Jawa Tengah harus mencari buku untuk maksud pembudayaan budaya baca ini.

“Saya itu paling suka dimintain buku. Pasti saya cariin. Kadang saya kontak penerbit untuk minta buku. Mereka punya banyak stok yang bisa dibeli dengan diskon dan bahkan banyak yang menghibahkannya. Kita bisa bantu teman-teman supaya bisa mendapatkan buku baru,” sambung dia.

Secara khusus pada masa pandemi ini, kata Ganjar, Jawa Tengah tak berhenti menyuarakan gerakan literasi dan budaya baca, tentu melalui saluran daring, melalui beberapa gerakan seperti Ruang Belajar Modern, kursus daring gratis yang diadakan oleh perpustakaan provinsi Jawa Tengah, juga membaca melalui i-jateng.

“Dengan membaca dapat meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Minat baca yang tinggi bisa merangsang untuk menjadi pribadi-pribadi yang kritis,” pungkasnya. (J02)

  • Bagikan