Waspada
Waspada » Penyaluran Bansos Libatkan Kepolisian
Nusantara

Penyaluran Bansos Libatkan Kepolisian

JAKARTA (Waspada): Penyaluran bantuan sosial (bansos) di lapangan, masih menemui kendala. Salah satunya adalah kurang tepat sasaran. Masih adanya ketidaktepat sasaran terkait erat dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi isu karena data belum valid.

“Saat verifikasi dan validasi (verivali) data masih jadi problem yang harus diantisipasi agar data yang terpisah-pisah menjadi terintegrasi, ” ujar Inspektur Jenderal Kemensos RI Dadang Iskandar dalam Rakor dengan Kakorbinmas Mabes Polri terkait Pengawalan dan Pengawasan Program  Kemensos tahun 2021 di Jakarta, Senin (8/2)

Kerja sama dengan Polri dimaksudkan untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan di lapangan dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan penyaluran bansos dari Kemensos agar bisa lebih akuntabel dan transparan.

“Itulah pentingnya kami menggandeng dan meminta dukungan Polri agar program JPS dan penyaluran bansos bisa lebih akuntabel dan transparan, ” harap Dadang.

Korbinmas Baharkam Polri, Irjen Suwondo menyatakan kesiapan jajaran kepolisian untuk membantu Kemensos RI, terutama dalam pengawalan dan pengawasan terkait penyaluran bansos.

“Kami dari Binmas dan Direktorat Reserse Polri siap 100 persen untuk membantu mengawasi penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kemensos RI, “ tandas Suwondo.

Kemensos memiliki banyak program dengan anggaran besar, seperti kartu sembako dan BPNT dengan sasaran berbeda, yaitu kluster 10 juta KPM PKH yang paling bawah, 18,5 juta KPM, 10 juta KPM ada irisan dengan BPNT.

BPNT, kata Dadang, disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Negara (HIMBARA). PKH dan BPNT merupakan program bersifat regular dari arahan Presiden RI saat peluncuran penyaluran bantuan tunai yang menjadi acuan. (J02)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2