JAKARTA (Waspada): Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti soal pengunduran diri Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan buntut serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Ia
Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pengunduran diri Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung.
“Pengunduran diri Dirjen APTIKA Kominfo merupakan konsekuensi dari terjadinya gangguan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Namun saya harap ini tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/2024), di Jakarta.
Puan mengingatkan pentingnya kontinuitas dan stabilitas dalam mengelola sistem informatika pemerintah, terutama di tengah upaya pemulihan, pasca PDNS 2 diserang ransomware Brain Cipher yang berimbas pada lumpuhnya sejumlah layanan publik.
Ketua DPR RI menilai langkah pengunduran diri Dirjen APTIKA sebagai langkah yang berisiko, sehingga kekosongan pemimpin ini tidak boleh terjadi dalam waktu yang lama.
“Langkah ini juga berisiko atau memiliki dampak positif dan negatif. Karena itu saya harap Pemerintah untuk segera mengisi kekosongan kepemimpinan dengan individu yang kompeten dan memastikan bahwa upaya pemulihan dan peningkatan keamanan siber terus berjalan tanpa hambatan,” tukasnya.
Menurut Puan, keputusan pengunduran diri Samuel dapat menjadi bahan introspeksi kepada Pemerintah, khususnya Kemenkominfo untuk meningkatkan standar sistem keamanan cyber dan pengawasannya. Hal tersebut juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan yang harus dilakukan sebagai pemimpin.
“Saya dapat memahami hal ini juga sebagai tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan. Sebagai pemimpin harus siap dengan segala konsekuensi yang diambil jika adanya situasi krisis,” ujarnya.
Untuk menangani gangguan siber, kata Puan, diperlukannya kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder terkait, serta masyarakat sipil.
“Ini perlu adanya kolaborasi yang bagus antar lembaga Pemerintah dan seluruh stakeholder. Saya harap hal ini tidak terulang di kemudian hari,” harapnya.
Berdasarkan informasi, dalam 12 hari terakhir sedikitnya 239 instansi Pemerintah pusat dan daerah terdampak serangan ransomware LockBit 3.0 ke PDNS 2 Surabaya. Hanya 43 instansi yang tidak terdampak karena data utama tersimpan di PDNS 1 Tangerang Selatan dan PDNS 3 Batam. Sebagian layanan publik pun masih terganggu akibat serangan siber tersebut dan saat ini masih dalam proses pemulihan.
“Dari informasi yang kami terima, proses pemulihan PDNS masih terus dilakukan. Semoga segera cepat terselesaikan,” pungkas Puan Maharani.
Pemerintah telah mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan instansi mencadangkan data, salah satunya via cold site yang ditingkatkan menjadi hot site di Batam.
Selain itu, pemerintah juga mengupayakan perlindungan data berlapis menggunakan cloud yang dipantau langsung Badan Siber Sandi Negara (BSSN). (J05)
