JAKARTA (Waspada): Program penghapusan utang 1 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) di bank adalah agenda spektakuler.
Apalagi, jumlah utang yang mau dihapus itu nilainya sangat besar. Mencapai Rp 14 triliun. Jumlah yang sangat besar di tengah situasi dan kondisi ekonomi lintas negara yang kurang menentu.
“Katanya, ada 67 ribu UMKM yang sudah didata. Semuanya akan dihapus utangnya. Utang mereka yang ada di bank BUMN”, kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay melalui keterangan tertulisnya kepada waspada.id, Sabtu (4/1/2025) di Jakarta.
Meski program ini sangat baik, namun pemerintah tetap perlu berhati-hati.
Menurut Wakil Ketua Umum DPP PAN, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: Pertama, harus ada verifikasi faktual pada seluruh UMKM yang utangnya hendak dihapus.
Kesemuanya harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
“Kalaupun utangnya dihapus, harus tetap mendidik. Jangan sampai, para pengusaha UMKM ini malah justru menyerah dengan lari pada program penghapusan utang,” urainya.
Kedua, pemerintah harus menyediakan solusi alternatif bagi pengusaha UMKM tersebut untuk melanjutkan usahanya.
Sebab, prinsip penghapusan utang bukanlah untuk berhenti berusaha. Tetapi malah sebaliknya, harus bangkit dan berkembang tumbuh secara sehat membangun ekonomi masyarakat.
Ketiga, pemerintah harus melakukan kajian mendalam terkait kemungkinan para pengusaha UMKM ini untuk mendapatkan modal lagi.
Tantangannya tentu tidak mudah. Terutama karena banyaknya jenis usaha yang dikembangkan di UMKM.
“Kan perlu kajian darimana sumber modal untuk UMKM ini. Apakah tetap dari bank BUMN? Kalau iya, apakah semua mereka dapat bantuan modal lagi?”
“Kalaupun dapat lagi, bagaimana dengan pengusaha UMKM baru? Mereka juga kan mestinya punya hak. Mereka juga layak untuk dapat bantuan. Dengan begitu, akses dan distribusi pada modal diputarkan secara adil dan merata”.
Karena itu, pemerintah diingatkan untuk berhati-hati betul mengimplementasikan program penghapusan utang ini. Ada banyak orang yang mengikuti dan mengamati.
Harus diupayakan betul agar selalu tetap dalam koridor konstitusi dan ekonomi Pancasila, tukas Saleh Partaonan Daulay. (J05)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
