JAKARTA (Waspada): Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga mengatakan reshuffle kabinet memang hak prerogatif Presiden.
Karena itu, Presiden Jokowi kapan saja dapat mereshuffle kabinet sesuai kebutuhannya.
Menurut Jamiluddin Ritonga,
Jokowi juga dapat mereshuffle tiga menteri dari Partai Nasdem bila dinilainya sudah tak layak.
” Layak tidaknya seorang menteri tetap bertahan di kabinetnya tentu tetap ada subyektifitas Jokowi,” kata M. Jamiluddin Ritonga dalam keterangan tertulisnya kepada waspada.id, di Jakarta,Jumat (14/10/2022).
Setiap Jokowi mereshuffle kabinet pasti, tambahnya, past memunculkan perdebatan dan tentu Jokowi akan tetap mendapat penilaian plus minus dari berbagai elemen masyarakat.
Karena itu, lanjut Ritonga, bila Jokowi mereshuffle menteri dari Partai Nasdem, sudah pasti akan memunculkan kegaduhan opini di ruang publik.
Jokowi tentunya sudah paham itu. Apalagi melihat peran Partai Nasdem terhadap duduknya Jokowi menjadi presiden yang tidak kecil, tentu akan menambah besarnya kegaduhan opini di ruang publik, ujar mantan Dekan FIKOM.IISIP Jakarta ini.
Namun untuk kepentingan demokrasi, menurut M. Jamiluddin Ritonga, Jokowi memang lebih baik mereshuffle tiga menteri dari Partai Nasdem. Kalau hal itu terjadi, maka kekuatan oposisi akan bertambah.
Partai Demokrat dan PKS ditambah Partai Nasdem setidaknya dapat sedikit menjadi penyeimbang dominannya partai pendukung pemerintah.
Tiga partai tersebut dapat melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan Jokowi, tukasnya.
Kalau hal itu terwujud ( reshuffle), maka menurut Ritonga, partai politik tidak lagi hanya berfungsi sebagai stempel kebijakan pemerintah dan hal itu setidaknya dapat merem pemerintah melakukan kesalahan atau kesewenangan.
Karena itu, makin cepat mereshuffle menteri dari Partai Nasdem tentu semakin baik. Masalahnya, apakah Jokowi punya nyali untuk itu ? pungkas M. Jamiluddin Ritonga. (J05)
