JAKARTA (Waspada): Pengamat politik Ujang Komarudin menekankan pentingnya konsolidasi demokrasi pasca Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
“Konsolidasi demokrasi kita seperti apa? Dalam konteks perjalanan, membangun koalisi. Kita ini bangsa yang membutuhkan pemerintahan yang kuat, karena kita butuh stabilitas tadi, baik ekonomi, politik, keamanan. Karena tidak bisa, kalau stabilitasnya tidak terjaga maka kita akan chaos,”ungkap Ujang dalam diskusi Dialektika Demokrasi ‘Jaga Stabilitas Kemanan Nasional Pasca Pilpres’ di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (7/3).
Ujang berpandangan ke depan konstruksi pemerintahan yang baru, butuh stabilitas dan keamanan yang kondusif, sehingga bagi-bagi jabatan atau power sharing masih akan mewarnai jalannya pemerintahan kedepannya.
“Itu dimungkinkan dan biasa dalam politik. Karena siapa mendapatkan apa, dan taro dimana. Katakan saya kalau saya petinggi Nasdem, saya mendapatkan menteri berapa kalau gabung, dan itu wajar,” tegas Ujang.
Di Forum yang sama politisi Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian mengingatkan, salah satu yang patut diwaspadai pasca pemungutan suara Pemilu 2024 adalah tahapan penyelesaian sengketa dugaan pelanggaran pemilu.
Untuk itu, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengadil sengketa pemilu memiliki peran penting agar proses hukum yang diambil dapat menyejukkan situasi dan kondisi di masyarakat.
“Menurut saya dalam proses hukum terkait pelanggaran pemilu, peran MK itu sangat penting supaya nanti pas ke pemilu itu betul-betul sampai tahapan-tahapan itu terjaga kondisinya,” ujarnya.
Politisi dari Partai Golkar ini mengajak semua pihak menjaga situasi politik dan keamanan kondusif. Karena tanggung jawab menjaga stabilitas keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan saja.
“Termasuk media, memastikan bahwa hasil pemilu ini benar-benar mencerminkan realita yang ada dimasyarakat, yang Insya Allah peran-peran negara bisa terus berjalan dengan baik dan kondusif,”tukasnya.(j04)
