JAKARTA (Waspada): Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tampaknya disiapkan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau calon wakil presiden (capres – cawapres).
Indikasi itu menurutnya terlihat dari Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP dan PAN yang memunculkan Ganjar sebagai capres terkuat.
“Ada kesan Muswil dikondisikan untuk memilih Ganjar agar Ganjar diusung menjadi capres, kata M. Jamiluddin Ritonga dalam keterangan tertulisnya kepada waspada.id, Selasa (1/11/2022), di Jakarta.
Indikasi lain tambahnya, terlihat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Jakarta Pusat.
Ada pihak-pihak tertentu mengatasnamakan DPC PPP Jakarta Pusat yang mendeklarasikan Ganjar sebagai capres.Padahal DPC PPP Jakarta Pusat tidak mengetahui deklarasikan tersebut.
Jadi, lanjut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini, ada indikasi penggalangan dari bawah untuk menggiring kader PPP dan PAN mendukung Ganjar.
Penggiringan itu diupayakan melalui muswil PPP dan PAN, tandas Ritonga.
Indikasi itu, kata Ritonga, semakin menguatkan karena ada dugaan selama ini bahwa KIB bentukan Istana.
KIB dibentuk untuk menjadi perahu Ganjar pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, paparnya.
Jadi, lanjut Ritonga, indikasi Ganjar menjadi Capres dari KIB semakin terang benderang. Hal itu kiranya yang membuat Ganjar berani secara terbuka menyatakan siap menjadi capres.
Ganjar tampaknya sudah tidak peduli sanksi dari PDIP karena perahunya KIB sudah menunggunya, tukasnya.
Masalahnya apakah kader Golkar, PAN, dan PPP mau mengusung Ganjar ? Hal itu kiranya menjadi persoalan bagi petinggi ketiga partai yang tergabung dalam KIB.
Sebab Golkar sudah mengamanahkan kepada Airlangga untuk menjadi capres. Sementara di akar rumput PAN dan PPP lebih condong ke Anies Baswedan.
Jadi, kalau KIB nekat mengusung Ganjar maka ada peluang akan dipersoalkan di internal masing-masing partai yang tergabung di KIB.
Akar rumput masing-masing partai akan menggugat petingginya. Hal itu kiranya tak diinginkan oleh petinggi Golkar, PAN, dan PPP sebab akan berbahaya bagi partainya menghadapi Pileg dan Pilpres 2024, pungkas M. Jamiluddin Ritonga. (J05)
