Waspada
Waspada » Penerbitan RIPH Buah Impor Diduga Bermuatan ‘Politik’
Ekonomi Nusantara

Penerbitan RIPH Buah Impor Diduga Bermuatan ‘Politik’

JAKARTA (Waspada): Penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) kian menuai kritikan, bahkan diduga bermuatan politik. Karena penerbitan RIPH terbaru diberikan hanya terhadap beberapa perusahaan yang  disinyalir terafiliasi dan dinilai janggal oleh banyak pihak.

Sebelumnya penerbitan RIPH untuk bawang putih juga gaduh oleh berbagai pihak. Sebab itu, pengamat Politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara mengatakan, proses penerbitan RIPH tidak boleh ada kepentingan politik tertentu.

Dia menilai, pemberian rekomendasi impor untuk komoditas bawang putih dan buah-buahan yang tidak transparan bisa mengindikasikan ada ‘muatan politik’, apalagi menterinya berasal dari partai politik.

“Jadi dalam proses RIPH bawang putih dan buah ini sudah pasti ada kepentingan politik. Hal ini tak terlepas dari status Menterinya berasal dari partai politik,” kata Igor, di Jakarta, akhir pekan.

Menurut Igor, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo harusnya berupaya menunaikan janji Presiden Jokowi saat mengikuti Pemilihan Presiden 2019 lalu, yaitu mengembangkan pertanian lokal.

Jika melakukan impor, prosesnya mutlak harus transparan.  Kementerian Perdagangan  Kemendag harus berhati-hati menyeleksi itu. Kalau kinerjanya Kementerian seperti itu, ya bisa saja diduga akan diresuffle,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Hortikultura Anton Muslim Arbi mengungkapkan kecurigaannya kepada 10 importir yang mendapat RIPH untuk bawang putih, sementara yang mengajukan ada 100 sejak Nopember 2019.

Tapi dia berharap, tidak ada permainan antara pejabat dan pengusaha tertentu dalam RIPH bawang putih dan buah buahan ini. “Institusi negara jangan memberikan pelayanan seperti itu dong, kompetisi yang sehat, jadi tidak ada saling curiga,” imbuhnya.

Dipertanyakan

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Alien Mus dalam rapat dengan Kementan pekan lalu, sempat mempertanyakan, salah satu dari tiga perusahaan yang mendapai izin RIPH, ada yang dominan jumlah impornya ketimbang dua perusahaan lainnya.

“Kementan baru mengeluarkan izin RIPH kepada 3 perusahaan yaitu Laris Manis Utama, Cherry Fruit, Karunia Alam Raya Sejati. Tapi di sini ada kejanggalan dari ketiga perusahaan tersebut. Ada satu perusahaan yang betul-betul jumlah impornya melebihi lainnya,” umgkapnya.

Sementara, kini beredar informasi bahwa RIPH untuk buah juga dikeluarkan hanya kepada 4 perusahaan, yakni MJN, CAB, GSB, GM. Tiga diantaranya; MJN sebanyak 8000 ton, CAB 23.425 ton, dan GSB dengan 18.820 ton, disinyalir terafiliasi.  Sedangkan GM dengan 7000 ton di luar ketiganya.

Terhadap informasi ini, anggota Komisi IV Darori Wonodipuro akan melakukan pengecekan kebenaran bahwa pemilik tiga perusahaan yang mengantongi RIPH adalah orang yang sama.

“Jika informasi tersebut benar, bisa dilakukan pembatalan RIPH. Semestinya tidak boleh tiga perusahaan yang dimiliki orang yang sama, itu namanya monopoli. Tapi harus dicek dulu kebenarannya,” tegasnya.

Kementan, sebaliknya menepiskan tudingan ketidaktransparanan. Dirjen Holtikultura Kementan Prihasto Setyanto usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR beberapa waktu lalu mengatakan pemberiam RIPH dilakukan secara terbuka. Dia juga membantah ada  konflik kepentingan dalam pemilihan importir.

Namun dia tidak membeberkan perusahaan-perusahaan yang diberikan RIPH dengan kuota masing-masing. “Kata siapa kurang terbuka. Enggak. Kan dugaan saja. Semua terbuka,” kilahnya. (J03)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2