Pemilu 2024: Fraksi PDIP Hindari Kampanyenya Di Bulan Ramadhan

  • Bagikan

JAKARTA (Waspada):: Jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 masih menjadi perbedaan antara pemerintah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU tetap bertahan pada usulannya Hari H Pemilu 21 Februari 2024. Sedangkan usulan pemerintah 15 Mei 2024. Jika itu ditetapkan tidak terelakkan jadwal kampanye bertepatan dengan bulan Ramadhan 1445 Hijriyah.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Rifqinizamy Karsayuda PDI Perjuangan menegaskan pihaknya menghindari pelaksanaan masa kampanye pada bulan Ramadhan di tahun 2024. “Kami tidak ingin bulan Ramadhan dicemari oleh hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyuan ibadah,”
ungkapnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi ‘Utak Atik Penetapan Jadwal Pelaksanaan Pemilu 2024, Ada Apa?’ di Jakarta, Kamis (18/11).
Dia engatakan sejak awal pembahasan FPDIP mendukung jadwal yang telah disusun KPU yaitu pada 21 Februari tahun 2024.

“Kami mendukung jadwal yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum yang kira-kira jatuhnya pada 21 Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya sebelum Ramadhan tahun 2024,” ucapnya.

Ada beberapa alasan FPDIP yaitu, ingin jeda waktu cukup antara Pemilu Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dengan pemilihan kepala daerah (pilkada). Gunanya, untuk menyelesaikan berbagai macam dinamika termasuk sengketa hukum, baik administrasi, etika maupun hukum pidana termasuk terkait dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

“Kalau pelaksanaannya bulan Mei, sebagaimana usul dari pemerintah melalui pernyataan Menkopolhukkam Pak Mahfud MD, kita khawatir sengketanya nggak selesai. Lalu kemudian proses pencalonan kepala daerahnya bermasalah,” ucap Rifqi.

Selain itu, alasan lainnya adalah ada jeda waktu cukup antara Pemilu Legislatif (Pileg) dengan Pemilihan Presiden (Pilpres). Karena tidak ada jaminan kontestan pada Pilpres 2024 hanya 2 kontestan yang berimplikasi pada pelaksanaan Pilpres dilaksanakan 2 putaran.

Bila Pilpres harus dilakukan 2 putaran maka punya waktu cukup untuk menyiapkan segala sesuatunya. “Kalau pelaksanaan Pilpres pada bulan Mei, maka kemudian kita tentu akan tergesa-gesa untuk mengejar pelantikan presiden pada 20 Oktober tahun 2024,” urai Rifqi.

Alasan yang juga sangat penting sambung Rifqi, yaitu FPDIP menghindari pelaksanaan masa kampanye pada bulan Ramadhan di tahun 2024. Pihaknya tidak ingin bulan Ramadan dicemari oleh hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyuan ibadah.
Antara lain bisa menjadi ajang kampanye terselubung, berkedok politik identitas, politik SARA dan seterusnya. “Dan itu amat memungkinkan menjadi bahan bakar paling efektif untuk menyulut perpecahan di antara kita sebagai anak bangsa, kalau bulan Ramadhan 2024 masuk dalam masa kampanye,” tegas Rifqi.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi membenarkan pihaknya menemui Presiden Joko Widodo pekan lalu pada Kamis, 11 November 2021. Namun, dia memastikan belum ada perubahan atas keputusan KPU soal hari H pemungutan Pemilu Serentak 2024. Hingga saat ini, lembaga penyelenggara pemilu tersebut tetap bertahan pada usulannya yaitu hari H pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 dilaksanakan pada 21 Februari 2024. “Sampai hari ini rancangan dan konsep yang kami rumuskan masih pada tanggal 21 Februari 2024,”tukas Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Perbedaan penetapan hari H Pemilu 2024 juga terjadi di DPR. Sembilan fraksi yang ada di DPR belum satu suara mengenai jadwal hari H pemungutan suara Pemilu 2024. Sebagian fraksi mendukung usulan KPU, sebagian fraksi lainnya mendukung keinginan pemerintah.
Lebih jauh, mantan Anggota KPUD Bali ini menjelaskan keputusan KPU yang mengusulkan hari H Pemilu 2024 pada 21 Februari 2024 sudah dilakukan melalui kajian dan pertimbangan menyeluruh.

“Jadi kami sudah mengkaji dari aspek regulasi dari aspek teknis penyelenggaraan. Kemudian dari aspek bagaimana tata kelola penyelenggaraannya. Nah, aspek-aspek itu yang menjadi penting dimana KPU melakukan kajian secara mendalam,” sebut Raka Sandi.

Meski kekeh dengan sikapnya, Raka Sandi mengatakan KPU tetap membuka ruang dialog dari semua unsur kepentingan yang terlibat dalam persoalan ini. KPU juga sudah menyepakati pertemuan tripartit antara KPU, DPR dan pemerintah soal penetapan jadwal Pemilu 2024.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diagendakan, kita duduk bersama segenap pemangku kepentingan untuk bertemu menyampaikan pandangannya dan mudah-mudahan dapat diambil keputusan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tegas Raka Sandi.

Senada Anggota Komisi II DPR lainnya dari Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid mengatakan sikapnya fraksi satu pandangan dengan PDIP yang mendukung usulan KPU.
“Sikap kami jelas, mendukung sepenuhnya apa yang ditetapkan KPU, karena KPU itulah yang secara teknis lebih paham tentang pelaksanaan pemilu,” tegas Anwar.
Anwar mengatakan patut dicurigai dari keinginan pemerintah yang tiba-tiba mengusulkan jadwal baru yang berbeda dengan KPU. Dia mengaitkan keinginan pemerintah yang memunculkan perdebatan itu karena masa keanggotaan KPU periode saat ini yang akan berakhir menunggu komposisi KPU yang baru.
“Pemerintah memunculkan jadwal yang baru, sehingga sampai hari ini terkatung-katung kita belum jelas. KPU yang periode ini sudah mau berakhir, sementara KPU yang baru masih dalam proses,” ucap Anwar.

Pembicara lainnya, Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menekankan adanya politic timing dalam persoalan ini. Menurutnya, semua pihak tentu memiliki kalkulasi politik yang menentukan sikap dari keputusan yang diambil. Jadi ada politic timing. Kalau dekat-dekat dengan katakanlah hari besar keagamaan, partai mana yang diuntungkan, pasti berjuang dekat-dekat di situ, sederhana saja sebenarnya,” kata Emrus.(j04)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *