Pemerintah Dan DPR Harus Segera Menginisiasi Perbaikan UU Cipta Kerja - Waspada

Pemerintah Dan DPR Harus Segera Menginisiasi Perbaikan UU Cipta Kerja

  • Bagikan
Saleh Partaonan Daulay,(Dok)

JAKARTA (Waspada): Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja adalah final dan mengikat. Karena itu, Pemerintah dan DPR harus segera menginisiasi perbaikan UU tersebut. Dan segala amar putusan yang mengikutinya harus ditaati. Termasuk tidak membuat aturan turunan dan tidak membuat kebijakan yang didasarkan atas UU tersebut.

“Pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan. Pilihan terbaik adalah segera melakukan perbaikan. Waktu yang tersedia sangat sempit mengingat ruang lingkup dan jumlah pasal sangat banyak” kata, Ketua Fraksi PAN DPR RI,
Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulisnya diterima , Jumat (26j11) di Jakarta

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sunut II ini mengaku melihat putusan itu dari sisi positif. Dengan putusan ini, terlihat jelas independensi MK.

Meskipun tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, namun dengan putusan seperti ini fungsi MK sebagai pengawal konstitusi sangat terasa; tandasnya.

Pada sisi yang lain, menurutnya, putusan ini akan menjadi pembelajaran bagi Pemerintah dan DPR. Terutama karena pengalaman membuat Omnibuslaw masih sangat baru di Indonesia. Sangat wajar jika MK memberikan koreksi dan perbaikan.

Ke depan, tambah anggota Komisi IX ini; jika ada agenda pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibuslaw atau RUU lainnya, semua catatan yang mengiringi putusan MK ini harus diperhatikan. Misalnya, keterlibatan dan partisipasi publik, harus merujuk pada UU 12/2011, berhati-hati dalam penyusunan kata dan pengetikan, serta catatan-catatan lain.

“Saya berharap putusan MK ini tidak menyebabkan adanya saling tuding dan saling menyalahkan. Yang perlu adalah bagaimana agar Pemerintah dan DPR membangun sinergi yang baik untuk memperbaiki. Tentu dengan keterlibatan dan partisipasi publik secara luas dan terbuka; tukas Saleh Partaonan Daulay, (J05

  • Bagikan