Pemerintah Dan DPR Diminta Segera Menyelesaikan Pembahasan Ongkos Haji

  • Bagikan
Pemerintah Dan DPR Diminta Segera Menyelesaikan Pembahasan Ongkos Haji
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay . (ist)

JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN ) Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah dan DPR RI segera menyelesaikan pembahasan ongkos haji.

Pasalnya, kata Ketua Komisi VII DPR RI itu dalam keterangan tertulisnya kepada waspada.id, Minggu (5/1/2025l di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan berupaya menurunkan ongkos haji di tahun depan. Bahkan, Prabowo telah meminta pihak kementerian agama mencari cara untuk menekan ongkos haji.

Menurutnya setiap tahun, panja (panitia kerja ) haji selalu berkutat pada masalah ongkos dan pelayanan. Prinsip dasarnya, DPR menginginkan agar ongkos tidak memberatkan jamaah, tetapi pelayanan yang diterima adalah yang paling maksimal.

Laporan penyelenggaraan haji tahun sebelumnya pun dilihat dari realisasi janji pelayanan haji yang disepakati.

“Saya kemarin ikut dalam rombongan pengawas haji. Ikut juga dalam pansus haji. Terus terang, saya melihat bahwa kualitas pelayanan haji bagi jamaah kita masih jauh di bawah standar. Bahkan akan semakin terasa jika kita membandingkannya dengan negara-negara lain”, kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut II ini .

Tahun depan, tambahnya, tantangannya pasti akan semakin sulit. Sebab, Presiden Prabowo menginginkan dua hal sekaligus. Yaitu, ongkos haji diturunkan, kualitas pelayanan ditingkatkan.

“Ini pasti tidak mudah. Bisa menjadi batu ujian buat menteri agama dan jajarannya. Harus hati-hati lho. Belum apa-apa, saya dengar sudah ada beda pandangan di internal Kemenag. Ini pasti akan diamati dan dicermati teman-teman panja, ujarnya.

Selain itu, BPKH juga sudah menyampaikan keterbatasan dana yang mereka miliki.

Dalam rapat di DPR, mereka mengatakan bahwa nilai manfaat yang paling mungkin diambil adalah 11,5 Triliun. Itu artinya kurang lebih 1 triliun dari yang diminta DPR.

“Ongkos haji ini akan semakin kompleks karena terkait dengan banyak aspek lain. Termasuk nilai tukar rupiah, ongkos pesawat, harga avtur, biaya-biaya dan kebutuhan teknis di Saudi, administrasi dan kebutuhan sebelum keberangkatan, dan unsur-unsur lain yang kadang tidak masuk dalam anggaran tak terduga,” papar Saleh Partaonan Daulay,.(J05)


Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *