Scroll Untuk Membaca

AcehHeadlinesNusantara

PDIP: Daripada Menunda Pemilu, Urusan Rakyat Jauh Lebih Penting

PDIP: Daripada Menunda Pemilu, Urusan Rakyat Jauh Lebih Penting
PDIP: Daripada Menunda Pemilu, Urusan Rakyat Jauh Lebih Penting

JAKARTA (Waspada): Merespons wacana penundaan Pemilu, PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan berpolitik yang tetap setia dan taat pada konsitusi, serta tidak ingin menghianati semangat reformasi yang memutuskan ada pembatasan masa jabatan Presiden RI.

Bagi PDIP, jelas Hasto Kristiyanto, prioritas praktek kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi, serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

PDIP: Daripada Menunda Pemilu, Urusan Rakyat Jauh Lebih Penting

IKLAN

Dia menyebut berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia, meskipun Presiden Jokowi telah bekerja keras mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan.

” Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat tiba di Banda Aceh, Minggu, (27/2/2022).

Dalam relisnya yang diterina di Jakarta, Hasto menyebutkan, tingginya kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah seharusnya hal tersebut menjadi bagian dari legacy , (warisan),Presiden Jokowi yang dikenal sangat kompeten.

“ Bagi PDIP seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan,” ucapnya.

Hasto mengatakan terhadap usulan pertimbangan penundaan akibat biaya Pemilu yang tinggi, PDI Perjuangan menegaskan bahwa tingginya biaya Pemilu akibat penerapan sistem proporsional daftar terbuka.

“Demi kepentingan bangsa dan negara, sistem ini dapat diubah menjadi proporsional tertutup. Ini lebih penting sebagai insentif bagi kaderisasi Partai. Belajar dari Pemilu 2004 dengan Pemilu Legislatif, Pilpres I, dan Pilpres II biaya hanya kurang lebih Rp. 3.7 trilyun,” papar Hasto.

Ditambah Hasto, PDIP ingin Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP dapat mengukir berbagai legacy untuk Indonesia, baik dalam pembangunan infrastruktur, kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan kepemimpinan di G20.

“PDIP mendukung Pemerintahan Jokowi-KH. Maruf Amien untuk bisa menghadapi situasi dan tantangan yang muncul karena pandemi Covid serta membangkitkan dan memulihkan perekonomian nasional. Itulah yang seharusnya menjadi fokus bersama kita,” tandas Hasto. (J05)

Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE