JAKARTA (Waspada): Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi serius tuduhan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil.
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, pernyataan SBY dianggap tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu tahun 2009, justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Bahkan, kala itu SBY sebagai Presiden harusnya yang bertanggung jawab. Kata Hasto, di era rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto saja tidak memanipulasi daftar pemilih tetap (DPT).
“Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Sedangkan di era Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan,” sindir Hasto.
Selain itu, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat.
“Diluar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” ujar Hasto.
Dikatakan Hasto bahwa dampak lebih lanjut di rezim SBY-lah yang mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka. “Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi jaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Paska Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya penggelembungan (bubble). Dan kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant,” kata Hasto.
Ada yang bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lagi.
Hasto menegaskan bahwa pihaknya kita mempersilakan SBY turun gunung. Setahu Hasto, SBY tidak pernah lagi naik gunung.
“Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDIP akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” kata Hasto.
Menurut Hasto, sebagai seorang ayah, wajar SBY ingin yang terbaik buat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Bisa tidaknya Demokrat bisa mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam Pemilu. Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY. Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat. Dengan blusukan Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat,” kata alumni UGM dan Universitas Pertahanan tersebut.
“Apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, mudah sekali dipatahkan. Jadi biar para pakar pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin. Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di era Pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti,” kata Hasto. (irw)
