Waspada
Waspada » Parpol Yang Kampanye Kotak Kosong Tak Siap Berkontestasi
Nusantara

Parpol Yang Kampanye Kotak Kosong Tak Siap Berkontestasi

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (Waapada/Ist)

JAKARTA (Waspada) Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, apabila ada partai politik (parpol) yang mengkampanyekan pilih kotak kosong di pemilihan kepala daerah (pilkada ) dengan calon tunggal, maka sama saja parpol tersebut sebenarnya tak siap dalam berkontestasi.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan soal adanya indikasi parpol yang tak mengajukan calon di pilkada, justru berkampanye agar rakyat memilih kotak kosong di daerah dengan calon tunggal.

Dijelaskan Hasto, istilah kotak kosong muncul dari pemilihan walikota (Pilwalkot) Surabaya tahun 2015 silam. Lima tahun kepemimpinan Risma-Whisnu mampu membawa kemajuan bagi Kota Surabaya.

“Ada partai-partai yang tidak siap di dalam melakukan kontestasi maka kemudian mereka mencoba untuk melakukan kepungan dengan harapan hanya ada satu pasang calon. Karena kalau hanya ada satu pasang calon, Undang undang saat itu mengatakan harus ditunda. Dengan ditunda maka kemudian akan muncul Plt Wali Kota Surabaya,” papar Hasto saat Jumpa Pers Virtual usai pengumuman Cakada PDIP tahap V, Rabu (2/9/2020).

“Ini menunjukkan bahwa ada partai yang tidak bertanggung jawab dan tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan hanya karena tidak siap bersaing,” tambah Hasto Lagi.

Setelah Surabaya, lalu berlanjut di Kabupaten Blitar. Saat itu bupati dan wakil Bupati yang diusung PDIP juga membawa perubahan yang baik. Lagi-lagi, ada skenario membuat calon tunggal.

“Dan kemudian diharapkan ditunda ada Plt dan kemudian baru mereka berani mencalonkan,” urai Hasto.

Atas dasar pengalaman di Surabaya dan Blitar itu, menurut Hasto, rakyat lah yang seharusnya berdaulat dan menjadi hakim tertinggi dalam kontestasi Pilkada. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK ) mengabulkan gugatan atas revisi UU No 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada yang mengharuskan pasangan calon (paslon) di Pilkada minimal dua.

“Kita lihat kemudian diajukan judicial review di MK atas apa yang terjadi di Kota Surabaya dan Kabupaten Blitar dan kemudian MK mengambil keputusan adanya kotak kosong. Karena proses kontestasi harus dibuka, itu adalah syarat sebuah demokrasi yang sehat,” kata Hasto.

Kendati demikian, ditegaskan Hasto tak selamanya yang bertarung melawan kotak kosong bisa menang. Hal itu bisa dilihat dalam Pilwalkot Makassar tahun 2018 lalu.

“Apakah yang melawan kotak kosong sudah tentu menang. Di Kota Makassar menunjukkan berbeda. Karena itulah kunci yang utama di dalam demokrasi adalah rakyat memegang kedaulatan tertinggi di dalam mengambil keputusan politik,” ujarnya.

Untuk Kabupaten Badung sendiri, jika ada potensi berhadapan dengan kotak kosong alias calon tunggal, PDIP menganggap hal itu berarti paslon yang diusung partainya diterima oleh seluruh partai politik. Diketahui, di Pilbup Badung PDIP mengusung pasangan inkumben Giri Prasta dan Ketut Suiasa.

“Kami dari PDIP mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan parpol kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah inkumben dari PDIP. Kami siap bekerja sama, ketika PDIP membuka ruang kerja sama, kami taat pada aturan main. Kita kedepankan semangat gotong royong untuk kepentingan bangsa dan negara,” tandas Hasto.(J05/Irw)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2