Nono Sampono: Indonesia Harus Mengamankan, Mengelola Dan Kuasai Kelautannya - Waspada

Nono Sampono: Indonesia Harus Mengamankan, Mengelola Dan Kuasai Kelautannya

  • Bagikan
Anggota MPR RI, Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono saat menjadi pembicara dalam diskusi Empat Pilar MPR, 'Meneguhkan Kedaulatan Maritim NKRI (Penguatan Pertahanan dan Keamanan)' di Jakarta Senin (27/9). (Waspada/Andy Yanto Aritonang)

JAKARTA (Waspada): Anggota MPR RI, yang juga Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono mengingatkan, meskipun pertahanan kelautan kita masih lemah, namun Indonesia harus menguasai, mengelola dan mengamankan kelautannya. Sebagai negara maritim terbesar di dunia Indonesia belum bisa menembus angka 22 persen dari pendapatan domestik Bruto (PDB) dari hasil kelautannya. “Ini baru dari segi ekonomi saja, ” ungkap Nono Sampono dalam diskusi Empat Pilar MPR, ‘Meneguhkan Kedaulatan Maritim NKRI (Penguatan Pertahanan dan Keamanan)’ di Jakarta Senin (27/9).

Masalah kemaritiman kita, kata Nono bukan hanya bicara pertahanan dan keamanan, tetapi masalah ekonominya.

                                             

“Saya ingin mengajak kita semua juga melihat, mengapa negara-negara besar di dunia sangat memperhatikan urusan kekuatan maritimnya terutama dua, masalah ekonomi dan masalah keamanan. Karena ada kepentingannya. Contoh misalnya Amerika, seperti apa kekuatan maritimnya, Inggris, Rusia, Perancis, Jerman, Australia tidak pernah mengabaikan persoalan maritim mereka.

Kita juga lihat di Asia, China negara daratan luar biasa kekuatan maritimnya. Kita sandingkan dengan negara-negara lain, Korea Selatan, Vietnam dan Thailand hampir 40%, Jepang 54%, China negara daratan memiliki 48,6% dari pendapatan domestik bruto. Kontribusinya dari aspek lautan hampir 50%, karena di laut bukan hanya ada ikan, di dasar laut ada emas, ada tambang ada segala macam, ada jasa kelautan, ada industri kelautan,”tutur Nono.

Satu hal yang menurut catatan, laut kita ini masih dimanfaatkan oleh pihak lain atau negara lain. Artinya kita punya laut tetapi orang lain lebih banyak memanfaatkan, karena kita mengabaikan angka 22 persen itu.

“Profesor Rokhmin Dahuri membuat kajian, saat ini kalau mengelola kekuatan maritim , kekuatan laut kita, maka kita mendapatkan 6 kali Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( APBN). Coba hitung, bayangkan 6 kali, kita tidak perlu bayar hutang dari mana-mana pinjaman, kalau kita mau mengola ini barang, saya singgung masalah ekonomi, karena itu penting, katanya.

Namun kalau kita bicara tentang ekonomi yaitu kesejahteraan, maka harus bicara juga tentang keamanan, karena itu seperti dua sisi mata uang. Jadi kita tidak bisa mengabaikan salah satu dari dua-duanya.
Jadi kelautan harus kita kelola untuk kepentingan nasional. Semua harus kita amankan, persoalan di laut harus kita kuasai apakah lewat jalur hukum, atau secara fisik.

“Jadi kalau kita diam-diam saja, itu yang menjadi masalah. Kepentingan nasional kita di laut masih banyak, bukan hanya ikan itu saja, tetapi ada kepentingan politik, misalnya kedaulatan, teritorial dan kewilayahan kita, kata Nono Sampono.

Pengamat Kemaritiman Siswanto Rusdi melihat dengan masih banyaknya masalah kemaritiman Indonesia perlu didorong visi maritim dengan membentuk Dewan Maritim dan sudah saatnya dihidupkan kembali Dewan Kelautan Indonesia.

Konsep pertahanan maritim Indonesia menurut dia masih berada di pulau pulau besar. Idealnya dengan bentuk negara kita mengamankannya jauh dari pulau besar.

Sementara kedaulatan di laut tidak jelas karena berbeda dengan di darat. Gesekan di laut Cina Selatan tinggi. Sementara ini memang masih menahan diri, baik Cina maupun Amerika. Sedangkan posisi Indonesia menurut Siswanto, tidak dalam posisi memihak Cina dan juga tidak mendukung Amerika. Itulah sistem kita bebas aktif. Apalagi Kementerian luar negeri (Kemenlu) kita tidak menyatakan memihak kepada kedua belah pihak.

Namun bagi kekuatan laut dan udara, kebutuhannya tidak bisa menggunakan barang bekas dan harus lebih canggih. Kita yang perlu dikembangkan apakah kekuatan maritim apakah ekonomi maritim. Sebetulnya semua negara dari kekuatan ekonomi yang dibutuhkan. Makanya kita harus mampu, kalaupun tak mampu paling tidak mencegah.

“Masalahnya kita mau atau tidak mampu, ” katanya.

Sementara dalam segi pertahanan menurut Siswanto ada tarik menarik antara beli yang baru dan beli yang bekas. Karena itu perlu didorong Pemda- Pemda membantu pengadaan kapal kapal patroli. Apalagi sedang di gagas provinsi kepulauan, kata Siswanto.(j04)

  • Bagikan