JAKARTA (Waspada): Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam minta pemerintah, negara tidak boleh kalah dengan kartel, mafia yang selama ini mengendalikan harga bahan pokok dan ketersediaan pangan. Hal itu untuk menghindari terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga-harga khususnya menjelang Ramadhan dan lebaran Idul Fitri yang terjadi setiap tahun.
“DPR RI minta pemerintah melalui Badan Pangan Nasional, Idfood memiliki perencanaan atau roadmap pangan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pemerintah harus mempunyai roadmap, perencanaan ketersediaan, keamanan, ketahanan, keamanan, dan kedaulatan pangan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang, agar kelangkaan dan kenaikan harga-harga seperti minyak goreng, daging, telur, bawang putih dan bawang merah, beras dan sebagainya tidak terus terulang,” tegas politisi Fraksi PKB Ibnu Multazam
dalam dialektika demokrasi Ramadhan 2022 dan Kesiapan Bahan Pokok, bersama anggota Komisi VI DPR FPKS Nevi Zuairina dan Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy di Jakarta, Kamis (31/3).
Menurut dia, sesuai dengan UU No.18 tahun 2012 tentang pangan, maka pangan ini harus berdaulat, mandiri, dan aman. Untuk itu, Badan Pangan Nasional yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden misalnya bisa mengusulkan agar minyak goreng (migor) diproduksi oleh BUMN, bukan oleh swasta.
“Badan Pangan Nasional, Bulog, Kementan RI, dan BUMN harus memiliki roadmap pangan, agar pangan kita tidak dikendalilkan oleh kartel,” ungkapnya.
Hal yang sama disampaikan Nevi, jika kenaikan dan kelangkaan harga sembako itu sudah rutin biasanya menjelang ramadhan, menjelang Idul Fitri dan hari-hari besar nasional lainnya. “Setiap tahun ini mestinya bisa diantisipasi 6 bulan sebelum ramadhan sehingga harganya tidak naik dan barangnya tidak langka,” tambahnya.
Apa lagi, kata Nevi, uang yang beredar menjelang ramadhan ini mencapai Rp 200 triliun, ini sangat bagus bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karenanya, dia minta pemerintah tidak menggunakan cara-cara yang biasa dalam mengatasi kenaikan harga dan kelangkaan sembako ini. Tapi, cara-cara yang luar biasa untuk melindungi masyarakat.
“Harga migor jangan diserahkan ke keekonomian pasar. Makanya, Komisi VI DPR akan terus memantau pergerakan harga dan ketersediaan sembako di masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu Sarwo Edhie menegaskan migor tidak masuk dalam Tupoksi Badan Pangan Nasional. Yang di bawah kewenangan Badan Pangan Nasional antara lain; daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, bawang merah atau putih, telur, cabai besar atau rawit, beras, jagung, kedelai, dan gula. Dimana untuk stok selama Januari – Desember 2022 ini aman.
“Untuk kedelai yang masih impor karena produksi dalam negeri masih kurang, dan kini sudah mulai menanam di 2400 hektar tanah yang akan menghasilkan 800 ribu ton, agar secara bertahap bisa mengurangi impor. Jadi, tugas utama Badan Pangan ini adalah untuk penguatan, ketersediaan, stabilisasi harga dan keamanan pangan. Sedangkan beras yang impor biasanya beras khusus. Kalau yang biasa untuk dalam negeri stoknya sudah cukup bahkan lebih,” pungkas Sarwo Edhy.(j04)
