Waspada
Waspada » MPR Dan DPR Dukung BP2MI Berantas Mafia TKI Keluar Negeri
Nusantara

MPR Dan DPR Dukung BP2MI Berantas Mafia TKI Keluar Negeri

KEPALA BNP2MI Benny Ramdhani, Wakil Ketua MPR RI, Dr Jazilul Fawaid dan anggota Komisi IX DPR FPDIP Rahmad Handoyo
KEPALA BNP2MI Benny Ramdhani, Wakil Ketua MPR RI, Dr Jazilul Fawaid dan anggota Komisi IX DPR FPDIP Rahmad Handoyo

JAKARTA (Waspada): Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani akan menggugat Permenko yang dijadikan payung hukum bagi perusahaan pengerah tenaga kerja untuk mendapat pinjaman dari Bank Pemerintah.

Selain itu Benny akan mendeklarasikan Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan mafia pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri.

Satgas tersebut, akan dibentuk oleh Benny guna untuk membersihkan para agen pengirim pekerja migran ilegal yang selama ini masih marak terjadi di Indonesia.

“Bendera Merah Putih tidak boleh berkibar lebih rendah di bawah posisi bendera-bendera perusahaan,” tegas Benny dalam diskusi Empat Pilar MPR di Jakarta Jumat, (10/7) dengan tema, ‘Perlindungan dan Pemberdayaan Purna PMI’.

Hadir sebagai pembicara Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid dan Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo.

Benny berharap DPR mendukung rencana tersebut, dalam hal ini Komisi IX yang membidangi pekerja migran Indonesia.

“Untuk memberantas mafia itu, saya yakin kami tidak sendiri, karena ada Komisi IX yang akan membantu melalui alokasi anggaran,”ujarnya.

Benny mengatakan sejak dilantiknya pada 15 Juni 2020 lalu dirinya sudah menghadapi banyak masalah terkait dengan TKI atau PMI tersebut.

“BP2MI ini kelahirannya seperti tak dikehendaki. Selain data PMI yang berbeda dan tidak terintegrasi, menghadapi banyak sindikat dan mafia, sebagai operator namun anggarannya kecil, dan masih tergantung pada Kemenaker RI dan lainnya,” kata mantan anggota DPD RI itu.

Menurut Benny, para mafia itu bermain dengan perbankan dengan mendirikan sebuah koperasi, dan koperasi ini dimanfaatkan untuk meminjam uang ke bank dengan bunga 10 persen.

Selanjutnya, uang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai segala kebutuhan administrasi dan transportasi pemberangkatan TKI ke luar negeri.

“Nah, setelah mereka bekerja, maka gaji para TKI itulah yang dibayarkan ke bank. Alhasil, para TKI tersebut bisa berbulan dan bahkan bertahun tak terima gaji, dan Permenko itu dijadikan payung hukum. Karena itu, BP2MI akan menggugat Permenko dan deklarasi untuk melawan sindikat TKI pada 17 Juli mendatang,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Jazilul menyambut baik rencana Benny tersebut.

Menurut politikus PKB itu Satgas tentu akan diawasi oleh Komisi IX DPR RI.

Namun, Jazilul menyatakan untuk membersihkan mafia para agen ilegal itu tidak mudah.

“Mereka sudah ada dari dulu sebelum Pak Benny datang. Jadi intinya kita support, kita kasih kekuatan,” pungkas Jazilul Fawaid.

Sementara itu, Rahmad Handoyo meminta Kepala BP2MI agar seperti mantan menteri KKP Susi Pudjiastuti yang tidak tanggung memberantas mafia Impor di Indonesia.

“Jadi kalau mau beres ya harus sekalian. Dan untuk masalah Anggaran nanti kita di Komisi IX DPR RI akan perkuat,” tandas Rahmad Handoyo. (j04)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2