JAKARTA (Waspada): Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab spekulasi soal kabar deklarasi calon presiden (Capres) dari PDIP bakal di gelar pada April 2023, mendatang.
Hasto mengatakan, bahwa momentum deklarasi capres itu akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Ya kalau momentum, ibu Mega lakukan kalkulasi berdasarkan momentum politik. Tapi juga ada peristiwa yang bersejarah melatarbelakanginya,” kata Hasto saat menjawab pertanyaan awak media di Sekolah Partai DPIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Hasto pun menjelaskan soal momentum bersejarah itu. Di mana, jajaran DPP partai yang hanya 27, lalu nama kabinet era Presiden Megawati yakni Gotong Royong hingga aspek-aspek yang melatarbelakanginya.
“Bulan Juni bulan Bung Karno, bulan Agustus proklamasi kemerdekaan kita, September pendaftaran (capres-cawapres),” terang Hasto.
Lebih lanjut, dia menyebut jika momentum strategis itu hanya akan diputuskan oleh Megawati. Dan tentunya mempertimbangkan kesiapsiagaan dari seluruh jajaran partai.
“Pemilu ini kan bukan hanya bicara capres-cawapres, pemilu itu soal bagaimana saksinya, bagaimana anggota legislatifnya, apakah sudah dipersiapkan dengan baik, kemudian tim kampanyenya bagaimana, visi misinya, ini satu kesatuan proses. Tak bisa dilepaskan hanya sosok calonnya saja,” jelas Hasto.
Sementara, terkait posisi PDIP yang akan membuka kemungkinan koalisi maupun berjalan sendiri di Pilpres 2024, Hasto mengatakan bahwa politik tidak terlepas dari membangun kesepahaman dan dukungan dari rakyat.
“PDIP memiliki modalitas yang cukup untuk mencalonkan sendiri, itu karena dukungan rakyat. Ini yang kami gunakan dengan sebaik-baiknya dengan mempertanggungjawabkan dihadapan rakyat agar nanti calon presiden, calon wakil presiden seluruh anggota legislatif yang dihasilkan memang punya komitmen menyelesaikan masalah rakyat dan membangun kemajuan bagi bangsa dan negara,” jelas Hasto.
Safari Politik PBB
Menyoal kunjungan politik yang dilakukan Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap setiap partai-partai politik lain, Hasto menyambut positif. Hasto menilai dengan kunjungan PBB tersebut dapat memberi arah dan kesejukan.
“Ya bagus, namanya juga bulan bintang, bintang ini memberikan arah, bulan memberikan kesejukan, ya kan, jadi bagus dialog-dialog seperti itu,” kata Hasto.
Terlebih, kata dia, sosok ketua umum PBB yakni Yusril Ihza Mahendra sarat akan pengalaman dan juga soal kepakarannya.
“Apalagi dilakukan oleh Prof Yusril sosok pakar hukum tata negara yang ketika dipercaya oleh Bu Mega menjadi menteri hukum dan HAM, dengan kepakarannya itulah dia memberikan pondasi terhadap proses penyelesaian krisis multidimensi yang berada di dalam jalan hukum,” tuturnya.
Saat ditanya apakah safari politik PBB ke partai-partai tersebut apakah ada kaitannya atau atas arahan dari PDIP sebagai sesama partai pendukung sistem pemilu proporsional tertutup, Hasto hanya menjawab secara diplomatis.
Ia menyampaikan, bahwa PDIP memang kerap melakukan komunikasi dengan PBB baik secara terbuka maupun tertutup.
Menurutnya, safari atau pun komunikasi terhadap setiap partai sangat wajar dilakukan. Apalagi hal itu sangat mudah dilakukan di era modern seperti saat ini.
“Ya kami sering ketemu dengan pak sekjen, pak Fery (Sekjen PBB), kami sering berdialog secara tertutup,” ujarnya.
“Demikian juga dengan sekjen partai lain apalagi dengan sarana komunikasi yang modern seperti ini begitu banyak komunikasi yang sangat intens dilakukan dalam level kesekjenan, fraksi, pimpinan DPR itu multi approach, multi level kami lakukan,” kata Hasto. (irw)
