JAKARTA (Waspada): Komisi I DPR RI mendesak TNI untuk serius mengusut dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian seorang pelajar berinisial MHS (15) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Insiden ini terjadi pada Mei 2024, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai proses hukumnya.
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyatakan bahwa kasus ini sudah berlangsung cukup lama dan menuntut POM (Polisi Militer) untuk serius mengusut tuntas.
“Kami mendesak TNI agar transparan dalam penanganan kasus ini karena pelaku diduga berasal dari institusi TNI,” ujarnya, Rabu (31/7).
Kejadian bermula ketika MHS dan temannya menyaksikan tawuran di Jalan Pelican, Deli Serdang, Medan, pada 24 Mei 2024. Petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi membubarkan tawuran tersebut dan menangkap beberapa orang, termasuk MHS. Menurut keterangan saksi yang juga teman korban, MHS ditangkap dan diduga dianiaya oleh anggota Babinsa di lokasi tersebut karena dianggap terlibat dalam tawuran.
Saksi menyebutkan bahwa MHS dipukul oleh oknum TNI hingga jatuh ke rel kereta api, menyebabkan luka di kepala, dada, dan tangan. Meskipun sempat tidak sadarkan diri, MHS dibiarkan oleh pelaku di lokasi kejadian. MHS kemudian dibawa ke rumah sakit, namun meninggal dunia keesokan harinya.
Meutya mengecam tindakan penganiayaan tersebut, terutama jika benar menyebabkan kematian korban. “Kasus ini harus ditangani dengan transparan untuk memastikan keadilan,” tegasnya. Ia juga mengkritik TNI yang terkesan mengecilkan kasus ini, mengingat orang tua korban telah melaporkan dugaan penganiayaan ke Denpom I/5 Medan, namun belum ada perkembangan yang jelas.
“Jika memang tidak ada penganiayaan, buktikan secara terang-terangan. Penyelidikan harus terus berlanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi,” kata Meutya. Ia mendukung langkah keluarga korban dan meminta TNI untuk bekerja sama. “Tidak ada pembenaran bagi hilangnya nyawa seseorang akibat arogansi dan kekerasan aparat. Kasus ini harus diusut tuntas dan pelaku harus dihukum jika terbukti bersalah,” tambahnya.
Meutya menekankan pentingnya keterlibatan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM untuk memastikan investigasi dan penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan. “Keterlibatan lembaga independen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum yang melibatkan aparat,” jelasnya.
“Kami berharap TNI menunjukkan komitmennya dengan segera melakukan proses peradilan kasus ini demi menjaga integritas dan kehormatan institusi TNI itu sendiri,” tutup Meutya.(cbud)
Ket foto
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid.
