Waspada
Waspada » Merosotnya Daya Beli Masyarakat, Tim Sembilan Partai Golkar Pertanyakan Peran Airlangga Hartarto
Nusantara

Merosotnya Daya Beli Masyarakat, Tim Sembilan Partai Golkar Pertanyakan Peran Airlangga Hartarto

JAKARTA (Waspada): Tim 9 Partai Golkar pertanyakan peranan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terhadap kondisi daya beli masyarakat Indonesia sekarang ini semakin merosot. Pernyataan itu disampaikan Tim 9 Partai Golkar pasca Munas kini mereka menyatakan menjadi Lembaga Pengkajian Masalah Bangsa.

Lembaga mengeluarkan pernyataan sikap Tim Sembilan Partai Golkar
Dalam Konferensi Pers, di Jakarta Jumat (14/2). Pernyataan itu berjudul, Kondisi Perekonomian Nasional yang Rentan dan Ancaman Instabilitas Politik.

Mencermati kondisi perekonomian nasional dan situasi sosial-politik yang semakin rentan hari-hari ini, Memasuki tahun 2020, kondisi kehidupan rakyat Indonesia makin sulit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan daya beli masyarakat yang makin merosot dan kondisi ekonomi yang makin sulit. Ini antara lain sebagai akibat pertumbuhan kredit yang bakal lebih rendah dari 7 persen selama 2020. Dalam kondisi yang sulit ini, sebagian besar uang tersebut, tersedot untuk membeli Surat Utang Negara (SUN) yang bunganya lebih tinggi dari bunga deposito.
Kondisi ini diperparah lagi dengan menggunungnya total utang luar negeri, baik pemerintah (termasuk BUMN) maupun Swasta. Total utang luar negeri sampai Januari 2020, mencapai sedikitnya Rp 5.076,17 triliun. Dari jumlah ini, total utang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (sampai dengan kuartal III 2019 saja) sudah mencapai Rp 2.759,92 triliun. Nilai ini naik sekitar Rp 251,59 triliun dibandingkan dengan kuartal III 2018.
Utang sebesar itu mulai menghadapi masalah karena melemahnya pendapatan negara sebagai akibat ekspor yang menurun dan pemasukan pajak yang tidak mencapai target. Total ekspor selama Januari-November 2019, mencapai US$153,11 miliar, turun 7,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2018. Sedangkan total impor selama Januari-November 2019, mencapai US$150,34 miliar, naik 3,94 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2018. Kecuali daya beli yang merosot, kondisi masyarakat dipersulit oleh penghapusan sejumlah subsidi seperti subsidi pupuk dan gas, selain dinaikkannya iuran BPJS dan tarif tol.
Dalam kondisi yang sulit tersebut, muncul dan mewabahnya Virus Corona/Covid-19 yang bermula dari Wuhan, Republik Rakyat China (RRC). Memasuki pekan kedua Februari 2020, terdapat 1.110 korban jiwa di China akibat serangan Corona, dan 44.200 orang diketahui terjangkit virus tersebut. Wabah Corona di China berdampak langsung pada kondisi perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Apalagi China merupakan sekutu dagang yang cukup karib bagi Indonesia, setidaknya dalam masa lima sampai enam tahun terakhir. Kondisi tak menentu dalam konteks kerjasama dagang antara Indonesia dan China masih terus terjadi, mengingat akses transportasi dari dan ke China untuk saat ini ditutup oleh otoritas Indonesia sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kondisi ini makin memukul kondisi perekonomian nasional karena ekspor ke China menempati porsi terbesar dari total ekspor Indonesia. Kondisi ekonomi nasional yang makin merosot ini bukan mustahil akan menjadi pemicu utama munculnya instabilitas di bidang politik dan keamanan yang pada gilirannya akan mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan.
Menyikapi dampak wabah Corona, maka pemerintah Indonesia dalam hal ini seluruh kementerian bidang ekonomi yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) sudah semestinya melakukan antisipasi yang cermat terhadap potensi menurunnya stabilitas perekonomian nasional secara esktrim. Sebab China merupakan sekutu dagang Indonesia yang berperan cukup penting dalam peta skala dan neraca perdagangan Indonesia di kawasan Asia.
Pasca munculnya gagasan dan atau wacana dari Presiden Jokowi mengenai regulasi Omnibus Law, otoritas Kementerian Koordinator (Kemenko Perekonomian) tampaknya tidak cukup aktif, dan juga tidak cukup kreatif, melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal substansi dan tujuan strategis Omnibus Law. Akibat minimnya terobosan koordinasi terhadap strategi sosialisasi Omnibus Law, maka belakangan ini mulai muncul gejolak di kalangan buruh/pekerja yang juga merupakan subjek atau pelaku perekonomian nasional. Bahkan, saat ini telah beredar informasi yang cukup kuat mengenai rencana mogok nasional oleh para buruh/pekerja, sebab Omnibus Law dianggap mengancam nasib dalam hal kualitas pendapatan/penghasilan kerja. Situasi rentan seperti ini membuat kondisi perekonomian nasional menjadi tidak nyaman, yang potensial memicu kondisi instabilitas politik dan gejolak sosial.
Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa ini, khususnya pemerintah, dituntut segera menemukan solusi. Mengingat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi dan bertanggungjawab di bidang perekonomian, maka Airlangga Hartarto dituntut untuk lebih gesit dan cekatan mengatasi permasalahan di bidang perekonomian. Mengingat semakin kompleks dan rentannya permasalahan ekonomi nasional saat ini, dengan ini kami berpendapat bahwa apabila Airlangga Hartarto kurang mampu berkonsentrasi secara penuh pada domain tugas dan kewajibannya sebagai Menko Perekonomian, maka kami menyarankan yang bersangkutan untuk memilih hanya satu dari dua jabatan rangkap yang saat ini disandangnya, yakni sebagai Menko Perekonomian atau Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Pernyataan Sikap Tim Sembilan yang semua kader Partai Golkar ditandatangani anggotanya yang terdiri;
Cyrillus Kerong (Koordinator), Viktus Murin (Juru Bicara),
Fransiskus Roi Lewar, Mahadi Nasution, Fredrik Lanitaman.(j07)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2